JURNAL IKN.COM, JURNAL IKN.COM – Gelombang aksi mogok mengajar ratusan guru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus membesar. Di balik penguatan konsolidasi gerakan ini, muncul dugaan adanya tekanan terhadap sejumlah kepala sekolah, terutama dari satuan pendidikan besar. Bahkan, disebut-sebut tekanan tersebut melibatkan aparat kepolisian.
Seorang guru dari SDN 001 Busur, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menyebut bahwa kepala sekolah tempat ia mengajar mendapat intimidasi agar menurunkan spanduk protes yang dipasang para guru.
“Mas, kepala sekolah kami juga diancam. Disuruh turunkan spanduk yang kami pasang. Padahal itu bentuk protes kami. Mereka memang mengincar sekolah-sekolah besar supaya goyah. Kalau yang besar runtuh, yang kecil-kecil akan ikut lemah,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, tekanan paling nyata dirasakan di dua sekolah besar, yakni SDN 001 Busur dan SMPN 1 Simpang Raya. Kedua sekolah ini memiliki jumlah siswa lebih dari seribu orang, termasuk anak-anak dari kalangan pejabat daerah.
“Karena itu sekolah besar, jadi disorot. Sepertinya ada upaya sistematis untuk menggagalkan aksi mogok ini sebelum tuntutan kami dipenuhi,” tambahnya.
Guru tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap kepala sekolah dapat menghambat keberanian para guru untuk melanjutkan aksi. Namun, ia menegaskan bahwa mogok kerja adalah hak setiap individu.
“Kami memang bukan ahli hukum, tapi advokat yang kami gandeng bilang, mogok kerja itu hak setiap orang. Mau kerja atau tidak, itu keputusan pribadi, bukan hal yang bisa dilarang,” ujarnya.
Ia menegaskan, mogok mengajar bukan tindakan melawan hukum, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah lama dirasakan para guru, khususnya dalam hal pembagian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kami ini guru-guru biasa, tidak punya kekuatan, tapi kami ingin melawan ketidakadilan. Sudah terlalu lama kami ditindas dan diabaikan,” katanya penuh emosi.
Lebih lanjut, ia menilai ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan gerakan mogok ini.
“Kami yakin, semua yang tidak senang dengan aksi ini akan menggunakan berbagai cara agar kami berhenti. Padahal yang kami minta tidak banyak. Yang di struktural menikmati terlalu besar, sementara kami terus-menerus menderita,” tambahnya.
Guru SD Busur itu juga menyebut adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam tekanan terhadap kepala sekolah.
“Ini jelas ada tekanan. Kepala sekolah kami ketakutan. Aparat juga disebut ikut menekan,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait tudingan intimidasi tersebut.
Terhitung sejak Kamis (18/9/2025), lebih dari 156 sekolah di Kutai Barat telah menghentikan aktivitas belajar mengajar. Aksi mogok ini dipicu oleh ketidakpuasan para guru terhadap sistem pembagian TPP yang dinilai tidak adil. Mereka menuntut adanya revisi agar tunjangan fungsional guru disejajarkan dengan pejabat struktural.
Para guru menyatakan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Tekanan dan intimidasi, menurut mereka, justru semakin menguatkan semangat perjuangan.
“Ini hak kami. Kami tidak melanggar hukum. Yang kami lawan adalah ketidakadilan,” pungkas guru SD Busur itu.
Berdasarkan Data yang dimpun jurnalikn.com, hingga saat ini hampir 3000 guru mogok kerja atau tidak mengajar siswanya.
Reporter: SW