JURNAL IKN

Tag: #bupatifrederickedwin

  • SIJAKA Perkuat Sinergi dengan Pemkab Kutai Barat, Dukung Kebijakan Bupati Frederick Edwin demi Pembangunan Berkelanjutan

    Jurnal IKN.com, Kutai Barat – Di hadiri ratusan massa,  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan (SIJAKA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kamis (1/1/2026).

    Melalui Bidang Informatika dan Telekomunikasi, Suliyo menyampaikan bahwa SIJAKA merupakan organisasi paguyuban yang berperan sebagai perekat persaudaraan masyarakat keturunan Jawa di Kalimantan. Selain aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, SIJAKA menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di bawah kepemimpinan Bupati Frederick Edwin.

    “SIJAKA hadir untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Kami berkomitmen menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kutai Barat yang adil, aman, dan sejahtera,” ujar Suliyo.

    Ia menegaskan bahwa SIJAKA siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas sosial serta mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Peran SIJAKA diwujudkan melalui:

    • Perekat Persaudaraan, sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu warga Jawa di Kalimantan;
    • Kontribusi Sosial, lewat program-program kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga;
    • Simbol Harmoni, sebagai cerminan persatuan Indonesia dalam keberagaman;
    • Dukungan Pembangunan, termasuk kesiapan mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Suliyo juga menyampaikan bahwa keberadaan SIJAKA mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Samarinda. Dukungan tersebut menjadi dorongan moral bagi SIJAKA untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

    “Dukungan dari pemerintah menjadi motivasi bagi kami untuk terus sejalan dengan kebijakan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, khususnya dalam percepatan pembangunan dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Untuk periode kepengurusan 2026–2030, DPD SIJAKA Kutai Barat dipimpin oleh Eric Yudianto sebagai Ketua, Bambang sebagai Sekretaris, dan Erna Yulianti sebagai Bendahara.

    Dalam sesi dialog bersama warga, SIJAKA juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak parah pada ruas Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok hingga Kecamatan Sekolaq Darat. Kerusakan tersebut diduga akibat aktivitas truk pengangkut CPO dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang dinilai mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Kami memahami keterbatasan pemerintah daerah, namun persoalan ini perlu segera dicarikan solusi bersama. Kami akan berkoordinasi dengan Bupati Kutai Barat, Polres, serta instansi terkait agar ada penanganan yang tegas dan berkeadilan demi keselamatan masyarakat,” tegas Suliyo.

    Penasehat SIJAKA Kutai Barat, Sony, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung dan mengawal pembangunan daerah.

    “Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk merespons keluhan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar persoalan jalan rusak ini segera ditindaklanjuti demi pemerataan pembangunan di Kutai Barat,” ujarnya.

    Menutup kegiatan, Suliyo menegaskan bahwa SIJAKA bukan organisasi politik, melainkan organisasi kemasyarakatan yang siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

    “SIJAKA siap bersinergi dan mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat demi masa depan daerah yang lebih baik, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

    Reporter: M. Syarwani

  • Jembatan ATJ: Antara Harapan Publik dan Ancaman Kerugian Negara

    JURNAL IKN.com, Sendawar – Polemik Proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang berlokasi di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kutai Barat hingga kini masih belum jelas arah kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan proyek multiyears tahun 2012.

    Ketua DPP LSM Gerakan Pandawa Bertuah (LSM–RADAR), Hertin Armansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) benar-benar serius menyiapkan langkah strategis dan memahami persoalan yang terjadi.

    “Jangan serta-merta kembali menganggarkan proyek yang sudah menelan ratusan miliar rupiah uang rakyat. Pemerintah daerah harus transparan dan bertanggung jawab,” tegas Hertin kepada jurnalikn.com. Kamis (25/9/2025).

    Proyek Jembatan ATJ diketahui telah masuk dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, beredar informasi mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting.

    “Potensi kerugian negara sudah sangat besar pada proyek ini. Karena itu, kami berharap ada transparansi kepada publik agar tidak menambah masalah baru dan semakin merugikan uang rakyat,” lanjut Hertin.

    Sebagai contoh, muncul penganggaran untuk redesain pembangunan Jembatan ATJ senilai hampir Rp3 miliar yang dimenangkan oleh PT Wira Widyatama. Harapannya, hasil redesain tersebut tidak menjadi sia-sia karena sifatnya belum mengikat, tidak ada ketentuan waktu pasti kapan dilaksanakan. Padahal, desain awal semestinya dapat dijadikan pedoman untuk melanjutkan proyek ini. Terlebih, pemerintah melalui pemberitaan di media menyatakan bahwa kondisi fisik bangunan yang ada masih layak dilanjutkan.

    Namun, muncul pertanyaan: apakah pernyataan itu sekadar asumsi, atau sudah melalui audit teknis, audit keuangan, serta studi kelayakan ulang (feasibility study/FS)? Transparansi menjadi kunci, sebab redesain tidak otomatis mengikat sebelum masuk ke dokumen anggaran. Artinya, belum jelas kapan—atau bahkan apakah—redesain tersebut akan digunakan. Yang pasti, anggaran rakyat sudah dikeluarkan untuk membayar pekerjaan redesain.

    Menurut Hertin, memasukkan proyek Jembatan ATJ dalam anggaran juga memiliki risiko besar.

    “KPK sudah memberikan sinyal tegas kepada pemerintah dan DPR, jika proyek ini ingin dilanjutkan maka harus ada Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kaltim. Masalahnya, hingga kini dokumen yang dinyatakan hilang oleh dinas teknis belum jelas keberadaannya,” ujarnya.

    Publik Kutai Barat masih menyimpan harapan besar terhadap keberlanjutan Jembatan ATJ sebagai infrastruktur vital untuk konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ancaman kerugian negara terus menghantui seiring lambannya penanganan dan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah.

    Ia menambahkan, “Proyek Jembatan ATJ ini sudah mangkrak lebih dari 10 tahun. Uang rakyat miliaran, bahkan jika diakumulasi dengan proyek mangkrak lainnya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini sangat miris, sehingga kita semua harus lebih berhati-hati,” tandas Hertin.

    Proyek Multiyears 2012–2015

    Jembatan ATJ merupakan salah satu dari 25 proyek multiyears periode 2012–2015 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutai Barat, dengan Nomor 130/801/Bapp-Tu.P/VII/2012 / 170/5811.1/DPRD-KB/VII/2012. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat saat itu, Ismail Thomas, SH., M.Si, bersama Ketua DPRD Kutai Barat, FX. Yapan, SH, serta dua Wakil Ketua DPRD, H.M. Zainuddin Thaib dan SE. Iku S, Hut.

    Dari total 25 proyek, terdapat empat kegiatan yang mangkrak sejak 2015, yakni:

    1. Pembangunan Jalan Simpang Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew senilai Rp468.252.401.001
    2. Proyek Kristen Center senilai Rp52.914.000.000
    3. Pembangunan Pelabuhan Sendawar senilai Rp58.613.473.999
    4. Pembangunan Jembatan ATJ senilai Rp352.626.436.001

    Selain itu, ada beberapa proyek penunjang yang hingga kini belum tuntas:

    1. Pembangunan Jembatan Pendekat ATJ sisi Melak Ilir senilai Rp37.258.306.001
    2. Pembangunan Jembatan Pendekat ATJ sisi Melak Seberang senilai Rp30.370.218.000
    3. Pembangunan Jembatan Turap dan Box Culvert pada ruas Jalan Simpang Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew senilai Rp185.500.000.000

    Jika ditotal, nilai keseluruhan proyek yang belum selesai tersebut mencapai kurang lebih Rp1.185.534.835.002.

    Reporter: Rb