JURNAL IKN

Tag: #kutaikertanegara

  • Kementerian PU Tegaskan Penyelesaian Proyek Multi‑Year di IKN: Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema multi‑year, yang dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Yongki Junoasmoro, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa (29 Juli 2025).

    Menurut Triono, kehadiran tim lengkap dari seluruh unit organisasi, mulai dari Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, hingga Inspektorat Jenderal menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur dan kawasan IKN.

    “Kami hadir dengan tim lengkap… ini menunjukkan keseriusan kami membangun Kalimantan Timur, termasuk IKN,” ujar Triono.

    Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi, termasuk pemeliharaan rutin.

    Pembangunan Jalan Tol Balikpapan, IKN serta jalan lingkungan KIPP sebagai akses penghubung antarinstansi dan perumahan pekerja/eselon.

    Fasilitas keagamaan dan gedung pemerintahan, termasuk proyek istana wakil presiden, kantor kementerian, dan sekolah rakyat.

    Proyek padat karya dari Direktorat Cipta Karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal.

    Triono menegaskan bahwa sebagian besar proyek tersebut bersifat multi‑year, artinya dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.

    “Target kami adalah menyelesaikan sebagian besar proyek pada tahun depan dan dua tahun ke depan,” tambahnya.

    Namun Triono menggarisbawahi bahwa kesinambungan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan persetujuan anggaran dari DPR, khususnya Komisi V. Ia menekankan pentingnya desain pembiayaan yang matang sehingga beban anggaran tidak menumpuk di satu periode.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang turut meninjau tol Balikpapan–IKN menyatakan apresiasi atas progres fisik yang telah berjalan sesuai jadwal. Wakil rakyat menyoroti sector penting tol sebagai pendukung percepatan pembangunan dan konektivitas kawasan IKN.

    Anggota Komisi V, Novita Wijayanti, memastikan bahwa progres tol sektor 3A Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 80% dari total 48 km. Ia memberikan masukan agar aspek pelayanan minimum tol, terutama drainase, kelengkapan lampu jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, tidak diabaikan.

    “Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi… Jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan… Begitu juga dengan lampu jalan.

    Anggota lainnya, Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tol IKN adalah tulang punggung percepatan pengembangan ibu kota baru, karena memangkas waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN serta memperlancar arus logistik.

    “Tanpa tol ini, akses ke IKN akan sulit dan pembangunan akan berjalan lambat, “katanya.

    Dengan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak, Kementerian PUPR menargetkan seluruh infrastruktur dasar di IKN dapat rampung sesuai jadwal, bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi di ibu kota masa depan.

    Proyek infrastruktur utama IKN berjalan via skema multi‑year.

    Berbagai unit PUPR terlibat aktif sejak tahap awal.

    Penulis: Johansyah.

  • Panja OG-P DPR RI Kunjungi OIKN: Dorong Pemerintahan Terbuka di Ibu Kota Nusantara

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA (IKN) – Dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja Open Government Partnership (Panja OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/07/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta mempercepat pembangunan IKN menuju status sebagai Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bentuk respon terhadap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya sebagai sumber informasi yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas mengenai progres pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami berharap kunjungan ini dapat membawa pandangan baru bagi DPR dalam mendukung tata kelola daerah sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga momentum ini dapat memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi mutakhir,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga menyampaikan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Model birokrasi yang dikembangkan di IKN diharapkan menjadi role model bagi kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang akan beroperasi di kawasan ini.

    Ia menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, mulai dari akuntabilitas tata kelola, desain bangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Penulis: Johansyah