Tag: #presiden

  • Pengungkapan Sabu di Melak Ilir: Saat Warga, Polisi, dan Reformasi Bertemu di Titik yang Sama

    Jurnal IKN.com, Kutai Barat – Suasana di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Melak Ilir, tampak tenang seperti hari-hari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, desas-desus mulai beredar dari mulut ke mulut, ada aktivitas mencurigakan di sebuah rumah sederhana di RT 05. Warga yang resah akhirnya memberanikan diri melapor kepada pihak kepolisian. Di era ketika Polri tengah mendorong perubahan besar dan penguatan kedekatan dengan masyarakat sesuai arah reformasi Presiden Prabowo, keberanian warga seperti ini menjadi pemantik penting dalam menjaga lingkungan.

    Tidak menunggu lama, Unit Reskrim Polsek Melak bersama Ketua RT setempat bergerak menuju lokasi. Langkah-langkah itu bukan sekadar rutinitas patroli, tetapi bagian dari tekad baru aparat untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan cepat, terukur, dan transparan.

    Setiba di lokasi, dua pria berinisial R dan A mendadak terlihat gelisah. Ketika polisi mendekat, mereka mencoba melarikan diri, seolah menegaskan bahwa firasat warga bukanlah sekadar kekhawatiran biasa. Upaya kabur itu gagal. Keduanya diamankan, dan dari tangan salah satunya, petugas menemukan uang tunai Rp1.750.000, yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba.

    Namun temuan alamiyah itu bukanlah yang paling mengagetkan. Sebuah dompet hitam-putih yang sempat dibuang salah satu pelaku menjadi titik krusial. Dalam suasana tegang namun tetap prosedural, Ketua RT diminta membuka dompet tersebut di hadapan petugas dan keluarga pelaku. Dari dalamnya, terbongkar 43 poket sabu dalam berbagai ukuran diam, ringkas, namun jelas mengancam masa depan generasi di Kutai Barat.

    Barang bukti lain, alat hisap sabu, plastik klip, dan telepon genggam menguatkan dugaan bahwa rumah tersebut bukan sekadar tempat singgah, melainkan bagian dari rantai kecil peredaran narkotika yang lebih luas.

    Kapolsek Melak, dalam keterangannya, menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan hanya keberhasilan operasional semata. Di tengah arahan reformasi Polri yang kini digencarkan oleh Presiden Prabowo, setiap tindakan di lapangan menjadi cerminan kualitas penegakan hukum yang ingin dibangun ulang lebih tegas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Kami tidak bekerja sendiri. Keberanian masyarakat melapor adalah nyawa dari penegakan hukum. Dan itu sejalan dengan semangat transformasi Polri untuk semakin dekat dan responsif terhadap rakyat,” ujarnya.

    Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Melak, sementara seluruh barang bukti diserahkan ke Satresnarkoba Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih mendalam sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelusuran jaringan, pemetaan alur transaksi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi fokus lanjutan kepolisian.

    Di balik seluruh proses itu, satu pesan kuat muncul, ketika masyarakat, aparat, dan reformasi institusi bergerak seirama, ruang bagi narkoba semakin sempit. Dan malam itu di Melak Ilir, harmoni itu terlihat jelas dalam langkah cepat polisi, dalam keberanian warga, dan dalam komitmen negara untuk menata kembali wajah penegakan hukum di Indonesia.

    Pewarta : Sarwani.

  • LSM-RADAR Bongkar Misteri Proyek ATJ: Ke Mana Larinya Dana Multiyears Jembatan ATJ?

    JURNAL IKN.COM, KUTAI BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat agar tidak gegabah melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ). Menurut mereka, proyek yang telah menguras anggaran besar sejak 2008 itu penuh misteri, sarat kepentingan kelompok elit tertentu, dan hingga kini belum memberikan kepastian penyelesaian.

    Ketua DPP LSM-RADAR, Hertin, menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat harus melakukan kajian menyeluruh sebelum kembali menganggarkan proyek ini. “Jangan sampai proyek Jembatan ATJ hanya menjadi obyek kepentingan, sarang “penggelapan” uang rakyat, dan menguntungkan korporasi tertentu. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” tegas Hertin.

    Hertin menjelaskan Sejarah Panjang Pembangunan Jembatan ATJ.

    Proyek Jembatan ATJ bukan persoalan baru. Pembangunan sudah dimulai sejak masa Bupati Ismael Thomas, tepatnya awal bulan Agustus 2008, dengan ditandai pemancangan tiang pertama. Kala itu, proyek direncanakan rampung pada 2010 dengan estimasi anggaran besar yang bersumber dari APBD Kutai Barat:

    • Tahap I: Rp 18 miliar
    • Tahap II: Rp 86 miliar
    • Jembatan pendekat: Rp 21 miliar
    • Tahap selanjutnya: sekitar Rp 473 miliar

    Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek Jembatan ATJ mencapai sekitar Rp 598 miliar. Namun, realisasi jauh dari target, beber Hertin.

    Keterangan Gambar: Foto Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Terletak di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, proyek jembatan ini mangkrak sejak 2015. Dok. Istimewa
    Keterangan Gambar: Foto Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Terletak di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, proyek jembatan ini mangkrak sejak 2015. Dok. Istimewa

    Hertin lanjut menjelaskan, Proyek ini melibatkan sejumlah pihak besar, antara lain PT Surya Abadi Konsultan (perencana), PT Laras Respati Utama Samarinda (supervisi), serta konsorsium kontraktor PT Waskita Karya, PT Baswara Sinar Mulia, dan PT Mahir Jaya Mahakam, ini data awal pembanguna  proyek ATJ tahun 2008 lalu, tegas Hertin.

    Tak Hanya itu, Ketua DDP LSM RADAR Hertin Armansyah juga menyoroti Lelang dan Kontrak Bernilai Ratusan Miliar pada Pembangunan utama Jembatan ATJ

    Pembangunan utama Jembatan ATJ baru dilakukan pelelangan tahun 2012, dengan nilai kontrak Rp 341 miliar yang dimenangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Proyek ini dijadwalkan selesai dalam 1.094 hari kalender (782 hari kerja) atau tuntas 20 November 2015 sebelum berakhir masa jabatan Bupati Ismail Thomas.

    Proses lelang tersebut  diikuti 17 perusahaan, termasuk enam BUMN besar dan dua perusahaan swasta nasional ternama. Namun, meski sempat dilakukan beberapa adendum perpanjangan hingga 2016, progres pekerjaan tidak pernah mencapai target, hanya mapu pada kisaran 40 persen. Hingga batas akhir kontrak, proyek tetap mangkrak.

    “Lebih ironis lagi, pekerjaan justru disubkontrakkan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga hasilnya amburadul,” ungkap Hertin.

    Selain itu, hertin juga singgung soal  Anggaran Besar, Hasil Nol

    Menurut Ketua DDP LSM-RADAR, Hertin Armansyah, proyek ini seharusnya tidak kekurangan dukungan politik maupun anggaran. DPRD Kutai Barat bahkan sejak awal menyetujui alokasi dana multiyears. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.

    “Tahun 2015 proyek ini kembali masuk APBD 2016. Tahun 2018 pun masih menemui kebuntuan, sehingga anggaran tambahan di alihkan oleh Bpati FX. Yapan saat itu. Puluhan hingga ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan, tetapi jembatan tak kunjung selesai . Ini jelas pemborosan uang rakyat,” papar Hertin.

    Desakan LSM-RADAR kepada Pemkab Kutai Barat

    Dengan melihat sejarah panjang dan berbagai kegagalan tersebut, LSM-RADAR mendesak Pemkab Kutai Barat bersikap transparan dan tegas. Setiap rencana kelanjutan pembangunan Jembatan ATJ harus diawali dengan audit menyeluruh, evaluasi kontraktor, hingga investigasi potensi penyimpangan anggaran.

    “Pemerintah daerah jangan hanya mengejar pencitraan. Warga Kutai Barat butuh kepastian dan hasil nyata, bukan janji yang berulang-ulang. Kalau tidak dikaji dengan serius, proyek ini hanya akan menjadi kuburan uang rakyat,” tutup Hertin.

    Reporter: Sw

  • Kementerian PU Tegaskan Penyelesaian Proyek Multi‑Year di IKN: Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema multi‑year, yang dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Yongki Junoasmoro, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa (29 Juli 2025).

    Menurut Triono, kehadiran tim lengkap dari seluruh unit organisasi, mulai dari Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, hingga Inspektorat Jenderal menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur dan kawasan IKN.

    “Kami hadir dengan tim lengkap… ini menunjukkan keseriusan kami membangun Kalimantan Timur, termasuk IKN,” ujar Triono.

    Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi, termasuk pemeliharaan rutin.

    Pembangunan Jalan Tol Balikpapan, IKN serta jalan lingkungan KIPP sebagai akses penghubung antarinstansi dan perumahan pekerja/eselon.

    Fasilitas keagamaan dan gedung pemerintahan, termasuk proyek istana wakil presiden, kantor kementerian, dan sekolah rakyat.

    Proyek padat karya dari Direktorat Cipta Karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal.

    Triono menegaskan bahwa sebagian besar proyek tersebut bersifat multi‑year, artinya dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.

    “Target kami adalah menyelesaikan sebagian besar proyek pada tahun depan dan dua tahun ke depan,” tambahnya.

    Namun Triono menggarisbawahi bahwa kesinambungan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan persetujuan anggaran dari DPR, khususnya Komisi V. Ia menekankan pentingnya desain pembiayaan yang matang sehingga beban anggaran tidak menumpuk di satu periode.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang turut meninjau tol Balikpapan–IKN menyatakan apresiasi atas progres fisik yang telah berjalan sesuai jadwal. Wakil rakyat menyoroti sector penting tol sebagai pendukung percepatan pembangunan dan konektivitas kawasan IKN.

    Anggota Komisi V, Novita Wijayanti, memastikan bahwa progres tol sektor 3A Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 80% dari total 48 km. Ia memberikan masukan agar aspek pelayanan minimum tol, terutama drainase, kelengkapan lampu jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, tidak diabaikan.

    “Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi… Jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan… Begitu juga dengan lampu jalan.

    Anggota lainnya, Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tol IKN adalah tulang punggung percepatan pengembangan ibu kota baru, karena memangkas waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN serta memperlancar arus logistik.

    “Tanpa tol ini, akses ke IKN akan sulit dan pembangunan akan berjalan lambat, “katanya.

    Dengan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak, Kementerian PUPR menargetkan seluruh infrastruktur dasar di IKN dapat rampung sesuai jadwal, bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi di ibu kota masa depan.

    Proyek infrastruktur utama IKN berjalan via skema multi‑year.

    Berbagai unit PUPR terlibat aktif sejak tahap awal.

    Penulis: Johansyah.

  • Bandara VVIP IKN Rampung, Serah Terima Proyek Dijadwalkan 1 Agustus 2025

    JURNAL IKN.COM Nusantara – Proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dinyatakan rampung 100 persen dan siap memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) pada 1 Agustus 2025.

    Proyek strategis ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur utama mendukung perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

    Dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan (PP), PT BAP, dan PT RE, proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4,22 triliun.

    Pembangunan mencakup area sepanjang 7,76 kilometer, meliputi landasan pacu sepanjang 3.000 meter, taxiway 290 meter, apron 470 meter, serta jalan relokasi sepanjang 4,7 kilometer.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi, serta telah melalui proses penyelesaian fisik secara menyeluruh.

    Seluruh elemen utama seperti runway, taxiway, apron, terminal VIP dan VVIP telah rampung dan siap untuk operasional terbatas tahap awal.

    “Kami berkomitmen memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Bandara IKN, Senin (28/7/2025).

    Bandara ini berdiri di atas lahan seluas 621 hektare dan mampu melayani pesawat berbadan lebar, termasuk Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Lokasinya yang hanya berjarak 23 kilometer dari titik nol IKN menjadikannya gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru.

    Terminal VVIP dan VIP seluas 7.350 meter persegi dilengkapi fasilitas seperti lounge eksklusif, ruang rapat, serta ruang istirahat untuk Presiden dan tamu negara.

    Bandara ini ditargetkan mampu melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun.

    Sementara itu, progres pembangunan sisi darat telah diserahterimakan pada awal 2025. Tahap lanjutan pembangunan akan dilakukan pada periode 2025–2027, mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Keamanan Penerbangan, Balai Kalibrasi, BMKG, bangunan pemeliharaan, Airport Operation Centre (AOC), rumah dinas, pujasera, jogging track, dan infrastruktur pendukung lainnya.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyoroti pentingnya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam tahap pengembangan berikutnya.

    Koordinasi erat dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

    Selain itu, Lukman mengapresiasi peran pengawasan dan dukungan dari Komisi V DPR RI sebagai kontrol publik yang konstruktif.

    “Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan agar proyek berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Pemerintah juga tengah menyelesaikan regulasi untuk mengubah status Bandara Internasional Nusantara dari bandara VVIP menjadi bandara umum. Langkah ini diambil guna memperluas fungsi bandara dalam melayani penerbangan komersial dan mendukung arus mobilitas serta investasi di kawasan IKN.

    “Perpres tentang perubahan status bandara sedang difinalisasi. Di Kementerian Perhubungan, seluruh pasal teknis telah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi antar kementerian,” tambah Lukman.

    Dengan rampungnya pembangunan dan berfungsinya bandara VVIP ini, akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan semakin cepat dan efisien, sekaligus menandai kesiapan Nusantara menyambut perpindahan ibu kota secara bertahap.

    Penulis: Johansyah

  • Panja OG-P DPR RI Kunjungi OIKN: Dorong Pemerintahan Terbuka di Ibu Kota Nusantara

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA (IKN) – Dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja Open Government Partnership (Panja OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/07/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta mempercepat pembangunan IKN menuju status sebagai Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bentuk respon terhadap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya sebagai sumber informasi yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas mengenai progres pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami berharap kunjungan ini dapat membawa pandangan baru bagi DPR dalam mendukung tata kelola daerah sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga momentum ini dapat memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi mutakhir,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga menyampaikan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Model birokrasi yang dikembangkan di IKN diharapkan menjadi role model bagi kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang akan beroperasi di kawasan ini.

    Ia menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, mulai dari akuntabilitas tata kelola, desain bangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Penulis: Johansyah

     

  • Semarak Nusantara Fun Walk: Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Perkuat Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan di IKN

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA — Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh BNN Kota Balikpapan, menggelar kegiatan Nusantara Fun Walk pada Minggu (13/07/2025) di kawasan inti IKN.

    Kegiatan ini menjadi simbol komitmen terhadap pola hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat Nusantara. Dimulai dari hal sederhana seperti jalan sehat, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan zat adiktif.

    Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran lebih dari 1.600 peserta dari berbagai kalangan. Acara dimulai dengan flag-off atau pelepasan peserta secara simbolis oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bersama Ketua FKMS Supian Nur, serta perwakilan dari BNN Kota Balikpapan, Kombes Pol. Bonifasio Rahadianto.

    “Selamat mengikuti Nusantara Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan di masa yang akan datang,” ujar Alimuddin dalam sambutannya.

    Peserta memulai rute dari depan Kantor Otorita IKN dengan latar Plaza Bhinneka Tunggal Ika, sebuah landmark yang mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan bangsa. Setelah sesi pemanasan bersama, peserta berjalan melewati Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Grande, dan finish di Amphiteater Sentra Massa Plaza Seremoni.

    Tak hanya kegiatan fisik, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan tambahan. Di lokasi acara tersedia stan kuliner dari pelaku UMKM lokal, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari RSUP Kemenkes Nusantara, serta panggung hiburan rakyat yang menampilkan seni dan budaya lokal. Untuk menambah semangat, panitia juga membagikan beragam doorprize menarik kepada para peserta.

    Meskipun diselenggarakan dalam rangka HANI 2025 yang diperingati setiap 26 Juni, Nusantara Fun Walk lebih dari sekadar perayaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang interaksi yang inklusif bagi seluruh warga IKN maupun masyarakat di wilayah delineasi, dalam semangat membangun ibu kota yang sehat, berdaya, dan menyatu dalam kebersamaan.

    Reporter: Dian

  • Dua Deputi Baru Dilantik, OIKN Perkuat Akselerasi Transformasi dan Investasi di Ibu Kota Nusantara

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, secara resmi melantik dua pejabat tinggi madya dalam sebuah upacara yang berlangsung di Auditorium Kantor Otorita IKN pada Jumat (11/07/2025). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan OIKN.

    Dua pejabat yang dilantik adalah:

    • Agung Indrajit sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
    • Sudiro Roi Santoso sebagai Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi

    Setelah pengucapan sumpah jabatan, keduanya menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, dan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, Agung Dodit Muliawan. Pelantikan ini turut dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II serta perwakilan Dharma Wanita Persatuan OIKN.

    “Alhamdulillah pada sore hari ini kita menyaksikan pelantikan dua rekan kita. Tentu saya mengucapkan selamat. Atas persetujuan Bapak Presiden, Saudara diangkat menjadi Deputi. Semoga pelantikan ini dapat mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas kita, terlebih saat ini kita memiliki 574 CPNS baru. Saya titip betul mereka, juga seluruh pegawai yang telah lebih dulu bertugas di sini,” ujar Basuki dalam arahannya.

    Dengan bergabungnya dua deputi strategis ini, Otorita IKN semakin memperkuat kapasitasnya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan ibu kota negara yang modern, hijau, dan cerdas. Deputi Transformasi Hijau dan Digital akan memimpin akselerasi inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan, sementara Deputi Pendanaan dan Investasi akan memobilisasi sumber daya finansial untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berdaya saing global.

    Kehadiran mereka diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat pembangunan Nusantara sebagai kota dunia untuk semua—sebuah ibu kota yang berwawasan lingkungan, berbasis digital, dan mampu menjadi simbol kemajuan Indonesia di mata dunia.

    Reporter: Dian

  • Jejak Hijau Nusantara: Seruni Kabinet Merah Putih Tanam Pohon Harapan di Jantung IKN

    JURNAL IKN.COM, NUSANTARA – Dalam semangat membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) OIKN, Kartika Basuki Hadimuljono, mendampingi Istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran Rakabuming dalam kegiatan penanaman pohon di Plaza Bhineka Tunggal Ika, Kamis (10/07/2025). 

    Kegiatan ini diikuti pula oleh para istri menteri Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Seruni, serta dihadiri jajaran pengurus DWP OIKN dan pejabat eselon I Otorita IKN. Penanaman pohon menjadi simbol kepedulian dan komitmen kolektif dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus menyuarakan cita-cita IKN sebagai kota masa depan yang berbasis alam dan teknologi.

    Sebagai bagian dari tradisi yang mulai mengakar, para tamu kenegaraan dan pejabat tinggi negara yang berkunjung ke IKN turut berpartisipasi dalam “jejak hijau” — sebuah kegiatan penanaman pohon sebagai warisan ekologis untuk Nusantara.

    Adapun jenis pohon yang ditanam dalam kesempatan ini memiliki nilai ekologis tinggi dan berperan penting dalam memperkaya biodiversitas wilayah Nusantara. Di antaranya:

    • Meranti (Shorea leprosula)
    • Balangeran (Shorea balangeran)
    • Kapur (Dryobalanops lanceolata)
    • Gaharu (Aquilaria malaccensis)
    • Nyatoh (Palaquium rostratum)

    Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A. Safitri, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari pendekatan ekologis yang konsisten diterapkan dalam pembangunan IKN.

    “Kami menyebutnya sebagai tradisi meninggalkan jejak hijau. Setiap tamu yang datang ke IKN diharapkan ikut berkontribusi terhadap upaya reforestasi dan restorasi ekologis, khususnya di area-area yang sempat terdegradasi maupun ruang terbuka hijau yang kami siapkan secara khusus,” jelas Myrna.

    Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menargetkan 75% wilayah IKN sebagai ruang terbuka hijau — terdiri dari 65% kawasan lindung dan 10% kawasan ketahanan pangan. Pendekatan kota hutan (forest city) yang diusung OIKN menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan.

    Setelah kegiatan penanaman, Ibu Selvi Ananda Gibran beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan Istana Garuda, simbol utama pusat pemerintahan di jantung Nusantara. Kunjungan berakhir di Bandar Udara Internasional Nusantara, tempat keberangkatan rombongan kembali ke Jakarta.

    Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh semangat kebersamaan, menegaskan kolaborasi lintas peran dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia.

    Reporter         : Dian

    Editor             : Johansyah