JURNAL IKN

Kategori: Pemerintah

  • Jejak Hijau Nusantara: Seruni Kabinet Merah Putih Tanam Pohon Harapan di Jantung IKN

    JURNAL IKN.COM, NUSANTARA – Dalam semangat membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) OIKN, Kartika Basuki Hadimuljono, mendampingi Istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran Rakabuming dalam kegiatan penanaman pohon di Plaza Bhineka Tunggal Ika, Kamis (10/07/2025). 

    Kegiatan ini diikuti pula oleh para istri menteri Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Seruni, serta dihadiri jajaran pengurus DWP OIKN dan pejabat eselon I Otorita IKN. Penanaman pohon menjadi simbol kepedulian dan komitmen kolektif dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus menyuarakan cita-cita IKN sebagai kota masa depan yang berbasis alam dan teknologi.

    Sebagai bagian dari tradisi yang mulai mengakar, para tamu kenegaraan dan pejabat tinggi negara yang berkunjung ke IKN turut berpartisipasi dalam “jejak hijau” — sebuah kegiatan penanaman pohon sebagai warisan ekologis untuk Nusantara.

    Adapun jenis pohon yang ditanam dalam kesempatan ini memiliki nilai ekologis tinggi dan berperan penting dalam memperkaya biodiversitas wilayah Nusantara. Di antaranya:

    • Meranti (Shorea leprosula)
    • Balangeran (Shorea balangeran)
    • Kapur (Dryobalanops lanceolata)
    • Gaharu (Aquilaria malaccensis)
    • Nyatoh (Palaquium rostratum)

    Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna A. Safitri, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari pendekatan ekologis yang konsisten diterapkan dalam pembangunan IKN.

    “Kami menyebutnya sebagai tradisi meninggalkan jejak hijau. Setiap tamu yang datang ke IKN diharapkan ikut berkontribusi terhadap upaya reforestasi dan restorasi ekologis, khususnya di area-area yang sempat terdegradasi maupun ruang terbuka hijau yang kami siapkan secara khusus,” jelas Myrna.

    Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menargetkan 75% wilayah IKN sebagai ruang terbuka hijau — terdiri dari 65% kawasan lindung dan 10% kawasan ketahanan pangan. Pendekatan kota hutan (forest city) yang diusung OIKN menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan.

    Setelah kegiatan penanaman, Ibu Selvi Ananda Gibran beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan Istana Garuda, simbol utama pusat pemerintahan di jantung Nusantara. Kunjungan berakhir di Bandar Udara Internasional Nusantara, tempat keberangkatan rombongan kembali ke Jakarta.

    Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh semangat kebersamaan, menegaskan kolaborasi lintas peran dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia.

    Reporter         : Dian

    Editor             : Johansyah

     

  • Pasca Pemutihan Pajak Berakhir, Pemprov Jateng Gencarkan Razia dan Edukasi Masyarakat

    JURNAL IKN.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan razia pajak dan pemeriksaan kendaraan bermotor usai berakhirnya program pemutihan bertajuk “Tak Diskon Maka Tak Sayang” pada 30 Juni 2025.

    Penertiban dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng bekerja sama dengan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) dan pihak kepolisian. Salah satu kegiatan razia digelar di kawasan Benteng Fort Willem II, Semarang, pada Kamis (10/7/2025).

    Kasatlantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani, menjelaskan bahwa razia tidak hanya menyasar kepatuhan pajak kendaraan, tetapi juga kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan lainnya.

    “Fokus kami dalam kegiatan ini bukan hanya soal STNK dan pajak, tapi juga kelengkapan lain seperti SIM, helm, dan kondisi kendaraan. Semua demi keselamatan dan ketertiban,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

    Ia menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukan bersifat represif, melainkan juga sebagai upaya edukasi untuk mendorong kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak secara rutin dan tertib berlalu lintas.

    Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Chairunnisa, menyampaikan bahwa program pemutihan yang berlangsung dari 8 April hingga 30 Juni 2025 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

    “Masyarakat sangat memanfaatkan program pemutihan kemarin, apalagi bagi yang lupa membayar atau belum memiliki kesempatan untuk membayar,” ungkapnya.

    Selama program berlangsung, tercatat rata-rata 3.000 wajib pajak per hari dilayani di seluruh wilayah Jawa Tengah.

    Chairunnisa juga menegaskan bahwa edukasi tidak akan berhenti meskipun program pemutihan telah selesai. Pihaknya akan terus menggencarkan penertiban dan sosialisasi langsung ke lapangan, termasuk ke kecamatan, sekolah, dan perusahaan yang membutuhkan pelayanan.

    “Ini adalah strategi untuk memastikan kepatuhan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Dalam kegiatan razia tersebut, tercatat 83 kendaraan terjaring tilang dengan berbagai pelanggaran. Sebanyak 17 orang di antaranya langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat, dengan total penerimaan mencapai Rp 5,15 juta.

    Salah satu wajib pajak yang terjaring, Andira Kusuma, mengaku kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi peraturan.

    “Kalau tidak mau kena tilang, ya harus taat bayar pajak. Kegiatan seperti ini membuat masyarakat lebih tertib, dan keselamatan tetap yang utama,” ucapnya.

     

  • Equity and Access in Indonesian Education: Addressing Disparities

    Education is a fundamental right for every individual, and it is essential to have equitable access to education. However, in Indonesia, access to education remains unequal, and disparities in educational outcomes persist. Addressing these disparities is a critical step towards building a more just and equitable society.

    One of the main barriers to access to education in Indonesia is poverty. Many families cannot afford to pay for schooling or related expenses, such as uniforms and textbooks. This disproportionately affects students in rural areas and those from marginalized communities, who may face additional barriers such as distance and lack of infrastructure.

    Gender is also a significant factor in access to education in Indonesia. While gender gaps in educational attainment have been decreasing, girls still face more obstacles to accessing education than boys. This is particularly true in more conservative regions of the country, where cultural norms and practices may limit girls’ access to education.

    Addressing these disparities requires a multifaceted approach. One of the most critical steps is to increase funding for education, particularly in underserved areas. The government has taken steps towards this, such as implementing a program to provide free education to all children for twelve years. However, more needs to be done to ensure that this policy is effectively implemented and reaches those who need it the most.

    Another crucial aspect of addressing disparities in education is to provide support to disadvantaged students. This includes providing scholarships, financial assistance, and mentoring programs. Efforts should also be made to improve the quality of education in underserved areas, by investing in infrastructure, training teachers, and providing resources and materials.

    In conclusion, addressing equity and access in Indonesian education requires a sustained and concerted effort. By addressing factors such as poverty, gender disparities, and educational quality, Indonesia can build a more just and equitable society that values and prioritizes education as a right for all.