JURNAL IKN

Kategori: Berita IKN

  • Terima Kunjungan DPD RI, Otorita IKN Kantongi Dukungan Politik Keberlanjutan Pembangunan

    Terima Kunjungan DPD RI, Otorita IKN Kantongi Dukungan Politik Keberlanjutan Pembangunan

    NUSANTARA JURNAL IKN.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, di Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (22/09/2026).

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan fisik pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam sambutannya, Basuki menyambut hangat kedatangan rombongan lembaga tinggi negara tersebut dan menekankan pentingnya dukungan politik bagi masa depan IKN.

    “Selamat datang kepada Bapak Ketua DPD RI beserta para senator dan rombongan. Kehadiran lembaga tinggi negara ini sangat membahagiakan kami. Kami ingin menyampaikan kemajuan pembangunan IKN yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ini melengkapi dukungan politis bagi keberlanjutan pembangunan IKN ke depan,” ujar Basuki.

    Dalam rombongan tersebut, hadir pula Anggota DPD RI dari pelbagai daerah pemilihan (dapil), di antaranya Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur), Henock Puraro (Papua), dan Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat). Sultan menyampaikan bahwa kunjungan ini dirancang khusus untuk memastikan proyek berjalan sesuai tenggat.

    “Saya bersama para anggota DPD dari Kaltim, NTB, hingga Papua melakukan kunjungan kerja ini khusus untuk melihat langsung perkembangan terkini atau progres dari ibu kota negara kita,” kata Sultan.

    Berdasarkan data Otorita IKN, pembangunan Kawasan Legislatif saat ini mencatatkan progres yang signifikan:

    • Gedung Kawasan Legislatif: Rata-rata capaian fisik bangunan mencapai 14,8%.
    • Gedung DPD RI: Secara khusus telah mencapai 14,2%.
    • Infrastruktur Jalan: Pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer telah menembus 30,4%.

    Capaian tersebut menuai apresiasi dari Ketua DPD RI. Sultan mengaku terkesan dengan percepatan fisik di lapangan dan mengingatkan pentingnya menjaga tenggat waktu (timetable) agar proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkendala.

    “Saya cukup mengapresiasi dan terkejut dengan perkembangannya yang sangat progresif dan masif. Kami berharap scheduling yang sudah dibuat tetap on time, sehingga penjadwalan kepindahan ASN dari kementerian dan lembaga bisa berjalan sesuai target,” ulas Sultan.

    Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek strategis di KIPP Nusantara, meliputi Istana Negara, Istana Wakil Presiden, serta lokasi persil Gedung DPD RI. Melalui sinergi ini, Otorita IKN berharap dukungan kelembagaan semakin solid demi mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

    Reporter: Sukawati S.

  • Waspada Narkoba Jenis Baru, Bidhumas Polda Kaltim dan BNN Edukasi Ratusan Pelajar SMAN 4 Balikpapan

    Waspada Narkoba Jenis Baru, Bidhumas Polda Kaltim dan BNN Edukasi Ratusan Pelajar SMAN 4 Balikpapan

    Balikpapan Jurnal IKN.com – Ancaman narkotika di era modern kian beragam, salah satunya menyusup melalui cairan rokok elektrik (vape) yang banyak digandrungi remaja. Menyadari tingginya kerentanan ini, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Timur bergerak proaktif membentengi generasi muda melalui sosialisasi dan edukasi di SMA Negeri 4 Balikpapan, Jumat (24/7/2026).

    Mengusung tema “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat”, kegiatan ini sukses menyedot perhatian ratusan siswa.

    Kepala SMA Negeri 4 Balikpapan, Agus Budiyanto, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Kaltim. “Edukasi semacam ini sangat krusial bagi siswa kami untuk memahami bahaya nyata narkotika sekaligus mewujudkan lingkungan sekolah yang benar-benar bersih dari narkoba,” ungkapnya.

    Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas narkoba. Edukasi berkelanjutan merupakan kunci utama perlindungan generasi bangsa.

    “Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen Polda Kaltim dalam membangun kesadaran masyarakat. Kami ingin siswa-siswi SMAN 4 Balikpapan tidak hanya bisa menjaga diri, tetapi juga peduli pada lingkungan sekitar dan berani menolak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba,” jelas Kombes Pol. Tedy.

    Sebagai simbol sinergi, kegiatan ini diwarnai dengan penyerahan cinderamata dan sarana kontak dari Bidhumas Polda Kaltim kepada pihak sekolah, sebelum dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan.

    Materi edukasi yang dibawakan oleh Penyuluh Narkoba Muda BNN, Sri Lestari, S.E., M.M., dan Penata Pemberantasan Narkoba, Rully Abdi, S.H., M.H., dikemas secara interaktif dan relevan dengan tren remaja masa kini. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain:

    • Ancaman NPS (New Psychoactive Substances): Ratusan jenis zat psikoaktif baru yang belum banyak diketahui publik telah teridentifikasi masuk ke Indonesia.
    • Bahaya Cairan Vape Berbahaya: Modus baru penyalahgunaan zat etomidate yang dicampurkan ke dalam cairan vape. Zat ini sangat mematikan karena dapat memicu hipoksia (kekurangan oksigen), kerusakan saraf, hingga kematian mendadak.
    • Karakteristik dan Efek Narkotika: Pengenalan golongan stimulan, depresan, dan halusinogen serta dampak merusaknya terhadap fisik dan mental.
    • Modus Operandi Pengedar: Edukasi agar siswa tidak mudah dikelabui oleh taktik jaringan pengedar yang terus berkembang.
    • Akses Rehabilitasi: Pemahaman bahwa korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan pendampingan medis melalui program rawat inap maupun rawat jalan.

    Sesi tanya jawab berlangsung sangat antusias. Para siswa secara kritis melontarkan berbagai pertanyaan, mulai dari perbedaan sanksi hukum antara pengedar dan pengguna, alasan psikologis di balik kerentanan remaja, hingga ciri-ciri pengguna narkoba. Seluruh pertanyaan dijawab secara komprehensif dan edukatif oleh narasumber.

    Menutup acara, Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi menaruh harapan besar pada pundak para pelajar.

    “Generasi muda adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui sosialisasi ini, kami berharap kalian tidak hanya paham bahayanya, tetapi mampu menjadi agen perubahan (agent of change) yang mengajak lingkungan sekitar untuk bersama-sama mewujudkan sekolah dan masyarakat yang bersih dari narkoba,” tutupnya.

    Melalui kolaborasi kuat antara kepolisian, BNN, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat, diharapkan ruang gerak peredaran gelap narkotika di Kalimantan Timur dapat ditekan secara maksimal. (Sumber: Humas Polda Kalimantan Timur).

    Reporter: Sukawati S.

  • Kaltim Memanas, Aliansi Serukan Aksi Besar dan Layangkan Surat Terbuka ke Presiden

    JURNAL IKN.COM, Samarinda – Dinamika politik di Kalimantan Timur kian memanas. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sekaligus menyerukan aksi terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026.

    Langkah ini disebut sebagai bentuk peringatan serius atas kondisi demokrasi dan etika publik di Kalimantan Timur, yang kini menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam suratnya, aliansi menilai Kalimantan Timur tengah berada dalam bayang-bayang praktik kekuasaan yang mengarah pada neofeodalisme. Mereka menyoroti dugaan pemusatan kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu yang dinilai berpotensi melanggengkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) secara sistematis.

    Aliansi kemudian memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi keresahan publik.

    Pertama, mereka mendesak pertanggungjawaban moral dan politik dari para ketua umum partai politik yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Keputusan tersebut dinilai mengabaikan rekam jejak serta etika kepemimpinan, sekaligus memperkuat dugaan menguatnya dinasti politik di Kalimantan Timur. Partai politik, tegas mereka, seharusnya berfungsi sebagai penyaring moral, bukan alat legitimasi kekuasaan kelompok tertentu.

    Kedua, aliansi mengkritik gaya kepemimpinan sejumlah pejabat publik yang dinilai feodal dan tidak mencerminkan nilai budaya bangsa. Sorotan diarahkan pada perilaku elitis, kecenderungan pamer kemewahan, serta simbol-simbol yang dianggap menjauh dari jati diri pemimpin Indonesia. Sikap tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat dan mengikis nilai kesederhanaan serta kearifan lokal.

    Ketiga, perhatian juga tertuju pada penggunaan anggaran daerah, khususnya pembentukan Tim Ahli Gubernur yang disebut menelan biaya lebih dari Rp10 miliar. Aliansi mempertanyakan urgensi, transparansi, dan efektivitas anggaran tersebut, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor infrastruktur dan pendidikan.

    Keempat, mereka menilai terjadi kemunduran dalam sistem meritokrasi. Dominasi satu keluarga dalam berbagai posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif, dianggap berpotensi mematikan peluang generasi terbaik daerah serta melemahkan fungsi pengawasan pemerintahan.

    Melalui surat tersebut, aliansi juga menyampaikan sejumlah permohonan kepada Presiden, antara lain evaluasi khusus terhadap tata kelola pemerintahan daerah, teguran terhadap pejabat dengan gaya hidup berlebihan, serta audit menyeluruh terhadap anggaran Tim Ahli oleh lembaga terkait seperti BPK dan KPK.

    Aliansi menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai wajah masa depan Indonesia dengan hadirnya IKN. Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap persoalan yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi di daerah.

    Tak hanya melalui surat terbuka, aliansi juga mengajak masyarakat untuk turun langsung menyuarakan aspirasi melalui aksi terbuka.

    Aksi tersebut dijadwalkan sebagai berikut:

    • Tanggal: 21 April 2026
    • Waktu: Pukul 09.00 WITA
    • Titik kumpul: Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Dalam seruannya, aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

    “Mari kita lawan perusak Kaltim dengan kita bersatu,” demikian bunyi ajakan tersebut.

    Aksi ini akan dikoordinatori oleh Erly Sopiansyah sebagai koordinator lapangan, dengan Sapta Guspiani, SH sebagai sekretaris.

    Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kalimantan Timur agar tetap berpijak pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

    “Kami tidak ingin Kaltim menjadi milik segelintir orang. Kami ingin Kaltim tetap menjadi milik rakyat,” tegas pernyataan dalam surat terbuka tersebut.

    Dengan adanya seruan aksi ini, tensi politik di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus meningkat, seiring meluasnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

    Reporter: Sukawati S

  • Muscab IV Hanura Kutai Barat, Marsidik Dorong Kader Rebut Kursi Ketua DPRD dan Kepala Daerah

    JURNALIKN.COM, KUTAI BARAT – Musyawarah Cabang (Muscab) IV Partai Hanura Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi momentum konsolidasi dan penguatan target politik ke depan. Dalam sambutannya, Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur, Marsidik, menegaskan bahwa membesarkan partai membutuhkan pengorbanan dan strategi yang tepat.

    “Kalau kita mau cinta kepada partai, harus berkorban. Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan. Membesarkan partai itu tidak mudah,” tegasnya di hadapan kader dan pengurus berlangsung di Hotel Sidodadi Barong Tongkok Jumat (13/2/2026).

    Marsidik menyatakan, salah satu cara paling efektif membesarkan partai adalah dengan mendorong kader maju sebagai kepala daerah.

    “Kalau di daerah ini ada yang mampu jadi kepala daerah, kenapa tidak kita dorong? Membesarkan partai itu lebih gampang lewat kepala daerah daripada hanya lewat pencalegan,” ujar Marsidik.

    Ia berharap DPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader potensial di kabupaten/kota untuk mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada. Bahkan, ia menyatakan siap mendukung penuh secara moril maupun materil.

    “Kalau perlu Ketua DPC langsung ke DPP bertemu Ketua Umum, minta rekomendasi. Saya dukung, bahkan saya biayai akomodasi dan transportasinya. Ini harus kita perjuangkan,” katanya.

    Ketua DPD juga menargetkan pada periode mendatang Hanura Kutai Barat minimal meraih empat kursi DPRD.

    “Sekarang dua kursi. Kalau jadi empat, kita bicara Ketua DPRD. Habis Ketua DPRD, kita rebut lagi Bupati atau Wakil Bupati,” ucapnya optimistis.

    Rull Riskha Risandhie, Pengurus DPD Hanura Kaltim, Koordinator Cabang Kubar-Mahulu
    Rull Riskha Risandhie, Pengurus DPD Hanura Kaltim, Koordinator Cabang Kubar-Mahulu

    Menurut Marsidik, soliditas kader menjadi kunci utama. Ia mengibaratkan pengurus partai seperti tenaga penjual (sales) yang tak kenal lelah.

    “Pengurus partai itu harus seperti sales. Kalau target belum tercapai, belum berhenti. Siang malam kerja. Jangan percaya survei, yang penting kerja,” tegasnya.

    Ia juga mencontohkan dinamika politik di berbagai daerah, di mana hasil survei tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Baginya, kerja nyata dan konsolidasi akar rumput jauh lebih menentukan.

    Marsidik mengungkapkan telah menyiapkan strategi khusus berbasis daerah pemilihan (dapil) untuk mendongkrak perolehan kursi. Ia meyakini, dengan kepemimpinan DPC yang dinilai energik dan solid, target empat kursi sangat realistis.

    “Kalau kita solid, Insyaallah dapat empat kursi. Kita punya ketua yang muda, energik, sekretaris yang lincah dan tahan banting. Saya yakin bisa,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan komitmennya membesarkan Partai Hanura bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Saya sibuk dengan banyak usaha, tapi penghasilan saya tidak untuk saya sendiri. Saya berjuang untuk Partai Hanura. Kita akan buktikan, Hanura bisa besar di Kaltim,” tandasnya.

    Di akhir sambutan, Marsidik menegaskan tujuan utama perjuangan adalah memenangkan Partai Hanura demi kesejahteraan masyarakat.

    “Tujuan kita ke sini untuk memenangkan Partai Hanura, bukan yang lain-lain. Kalau daerah kuat, rakyat sejahtera, partai juga besar,” katanya.

    Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Muscab IV Partai Hanura Kabupaten Kutai Barat, seraya mengajak seluruh kader bergandengan tangan memenangkan Hanura pada kontestasi politik mendatang.

    Partai Hanura di Kutai Barat pun optimistis bangkit dan menatap 2029 dengan target signifikan merebut kursi pimpinan DPRD hingga posisi kepala daerah sebagai wujud nyata perjuangan hati nurani rakyat.

    Penulis: Sukawati

     

  • SIJAKA Perkuat Sinergi dengan Pemkab Kutai Barat, Dukung Kebijakan Bupati Frederick Edwin demi Pembangunan Berkelanjutan

    Jurnal IKN.com, Kutai Barat – Di hadiri ratusan massa,  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan (SIJAKA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kamis (1/1/2026).

    Melalui Bidang Informatika dan Telekomunikasi, Suliyo menyampaikan bahwa SIJAKA merupakan organisasi paguyuban yang berperan sebagai perekat persaudaraan masyarakat keturunan Jawa di Kalimantan. Selain aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, SIJAKA menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di bawah kepemimpinan Bupati Frederick Edwin.

    “SIJAKA hadir untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Kami berkomitmen menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kutai Barat yang adil, aman, dan sejahtera,” ujar Suliyo.

    Ia menegaskan bahwa SIJAKA siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas sosial serta mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Peran SIJAKA diwujudkan melalui:

    • Perekat Persaudaraan, sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu warga Jawa di Kalimantan;
    • Kontribusi Sosial, lewat program-program kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga;
    • Simbol Harmoni, sebagai cerminan persatuan Indonesia dalam keberagaman;
    • Dukungan Pembangunan, termasuk kesiapan mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Suliyo juga menyampaikan bahwa keberadaan SIJAKA mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Samarinda. Dukungan tersebut menjadi dorongan moral bagi SIJAKA untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

    “Dukungan dari pemerintah menjadi motivasi bagi kami untuk terus sejalan dengan kebijakan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, khususnya dalam percepatan pembangunan dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Untuk periode kepengurusan 2026–2030, DPD SIJAKA Kutai Barat dipimpin oleh Eric Yudianto sebagai Ketua, Bambang sebagai Sekretaris, dan Erna Yulianti sebagai Bendahara.

    Dalam sesi dialog bersama warga, SIJAKA juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak parah pada ruas Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok hingga Kecamatan Sekolaq Darat. Kerusakan tersebut diduga akibat aktivitas truk pengangkut CPO dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang dinilai mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Kami memahami keterbatasan pemerintah daerah, namun persoalan ini perlu segera dicarikan solusi bersama. Kami akan berkoordinasi dengan Bupati Kutai Barat, Polres, serta instansi terkait agar ada penanganan yang tegas dan berkeadilan demi keselamatan masyarakat,” tegas Suliyo.

    Penasehat SIJAKA Kutai Barat, Sony, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung dan mengawal pembangunan daerah.

    “Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk merespons keluhan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar persoalan jalan rusak ini segera ditindaklanjuti demi pemerataan pembangunan di Kutai Barat,” ujarnya.

    Menutup kegiatan, Suliyo menegaskan bahwa SIJAKA bukan organisasi politik, melainkan organisasi kemasyarakatan yang siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

    “SIJAKA siap bersinergi dan mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat demi masa depan daerah yang lebih baik, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

    Reporter: M. Syarwani

  • Dengan Rekam Jejak Gemilang, AKP Deky Resmi Pimpin Satresnarkoba Polres Kubar: Harapan Baru Warga untuk Memutus Peredaran Narkoba

    Jurnalikn.com, Sendawar – Tongkat komando Satresnarkoba Polres Kutai Barat (Kubar) resmi diserahkan kepada perwira berprestasi AKP Deky Jonathan Sasiang. Pengukuhan jabatan yang berlangsung dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) di Mako Polres Kubar, Rabu (3/12/2025) pagi itu menjadi momentum penting bagi perjalanan penegakan hukum di wilayah Tanaa Purai Ngeriman, khususnya dalam memerangi peredaran narkotika.

    AKP Deky Jonathan Sasiang bukan nama baru dalam dunia kepolisian Kubar. Sosoknya dikenal memiliki dedikasi tinggi, disiplin, dan rekam jejak kinerja yang selalu menunjukkan hasil positif. Selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Kubar, Deky sukses menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran keselamatan masyarakat dengan berbagai inovasi pelayanan termasuk membangun kelengkapan kantor Lantas. Saat berpindah tugas sebagai Kasubbagbinops Bag Ops Polres Kubar, ia juga tercatat sebagai salah satu perwira yang mampu mengoptimalkan koordinasi operasional pada berbagai kegiatan pengamanan wilayah.

    Kini, dengan pengalaman panjang dan komitmen kuatnya, AKP Deky diberi amanah besar memimpin Satresnarkoba Polres Kubar, menggantikan AKP Muhammad Ridwan. Penunjukan ini disambut baik masyarakat yang menaruh harapan tinggi bahwa Deky dapat membawa angin segar serta memperkuat langkah kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang belakangan mengusik ketenangan warga.

    Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, dalam amanatnya berpesan agar pejabat baru segera melakukan pemetaan wilayah, memahami karakter masyarakat, dan membangun strategi penanganan narkotika yang lebih efektif. Menurutnya, tantangan di lapangan makin kompleks dan hanya bisa dihadapi oleh personel yang memiliki integritas dan ketegasan seperti AKP Deky.

    Upacara sertijab yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri Wakapolres Kompol Subari, pejabat utama Polres Kubar, para kapolsek, Danki Brimob Kompi 2 Yon B, hingga seluruh personel dan ASN Polres Kubar.

    Saat dikonfirmasi, AKP Deky Jonathan Sasiang membenarkan mutasi tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal serta mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan pers, untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan narkotika di Kutai Barat.

    “Ini amanah besar. Saya mohon dukungan semua pihak agar kita dapat melindungi generasi muda Kubar dari bahaya narkoba,” ujarnya.

    Harapan masyarakat Kutai Barat semakin menguat setelah kasus peredaran narkoba yang sempat viral beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik hingga tingkat nasional. Enam orang yang diduga terlibat kini menjalani asesmen di BNNP Kaltim, dan warga berharap kehadiran AKP Deky bisa menjadi titik balik dalam penegakan hukum kasus-kasus serupa.

    Terkait apakah pergantian Kasat Narkoba ini berkaitan dengan kasus tersebut, belum ada informasi resmi dari Polres Kubar. Namun dipastikan bahwa surat telegram mutasi telah terbit sebelum kasus viral itu mencuat.

    Dengan pengalaman, integritas, serta kerja-kerja nyata yang telah ditorehkannya, masyarakat dan jajaran Polres Kubar menaruh optimisme besar bahwa AKP Deky Jonathan Sasiang mampu memperkuat barisan penegak hukum dan mewujudkan Kutai Barat yang bebas dari ancaman narkotika.

    Reporter: Sukawati S

    Editor: Johansyah

  • Warga Kutai Barat Jadi Korban Penipuan WhatsApp, Data Pribadi Disebar untuk Pemerasan

    Sendawar, jurnalikn.com–Kasus penipuan melalui aplikasi WhatsApp kembali terjadi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kali ini, korbannya adalah Roni Alexgores, warga Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan. Ia bukan hanya ditagih pinjaman fiktif, tetapi juga diancam dengan penyebaran data pribadinya hingga mengalami kerugian mencapai Rp2,9 juta.

    Peristiwa itu bermula pada Senin (22/9/2025) sekitar pukul 13.08 WITA. Roni menerima pesan dari nomor WhatsApp +62 831-5745-7472 yang mengaku sebagai perwakilan aplikasi pinjaman daring bernama *Tunai Dana Dana Emas*. Dalam pesan tersebut, pelaku menagih pembayaran sebesar Rp2 juta.

    “Saya mendapatkan pesan dari nomor itu, meminta saya membayar Rp2 juta. Awalnya saya tidak menuruti, karena saya memang tidak pernah melakukan pinjaman online,” ungkap Roni saat ditemui media ini.

    Namun penolakannya langsung dibalas dengan ancaman. Pelaku mengklaim memiliki foto KTP dan foto pribadi Roni. Jika tidak membayar, data itu akan disebarkan ke media sosial. Ancaman tersebut benar-benar dilakukan. Tidak lama berselang, foto KTP dan wajah Roni beredar di grup Facebook “Keluhan & Saran Warga Kutai Barat”, lengkap dengan narasi fitnah yang menyebutnya sebagai begal, maling, hingga penggelap uang Rp12 juta.

    “Begitu saya lihat foto saya sudah diunggah ke Facebook, saya panik. Akhirnya saya terpaksa menuruti permintaan mereka,” katanya.

    Dalam kondisi terdesak, Roni mentransfer Rp2 juta agar unggahan yang mencemarkan nama baiknya segera dihapus. Akan tetapi, pelaku kembali meminta tambahan uang Rp900 ribu dengan alasan data pribadinya belum sepenuhnya terhapus. Roni yang masih diliputi rasa cemas akhirnya menuruti permintaan tersebut.

    “Saya ikuti lagi, karena khawatir fitnah itu makin menyebar,” ujarnya.

    Meski sudah dua kali mengirim uang, sindikat penipu tidak berhenti. Mereka kembali meminta Rp1 juta. Kali ini, Roni menolak. Nomor WhatsApp tersebut pun mendadak tidak bisa lagi dihubungi.

    Ancaman belum berhenti. Beberapa saat kemudian, Roni menerima pesan dari nomor lain, +62 857-3607-0765, yang mengaku dari aplikasi pinjaman online *Uang Kilat Dana Fast*. Modusnya sama, yakni meminta pembayaran Rp2,8 juta dengan ancaman data pribadi korban akan dijual dan dikirimkan paket fiktif senilai Rp20 juta ke rumahnya dengan sistem bayar di tempat (COD).

    “Ancaman makin menjadi-jadi. Tapi saya tidak menuruti lagi, karena sadar kalau ini hanya modus untuk memeras terus-menerus,” jelasnya.

    Akibat rangkaian kejadian itu, Roni mengalami kerugian sebesar Rp2,9 juta. Selain kehilangan uang, ia juga merasa terpukul karena data pribadi dan nama baiknya sudah telanjur tersebar di ruang publik.

    “Kerugian saya bukan hanya materi, tapi juga mental. Bayangkan, foto KTP dan wajah saya diubah narasinya seolah-olah saya penipu. Itu jelas mencoreng reputasi saya,” tegasnya.

    Roni akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Kutai Barat. Ia berharap langkah hukum yang ditempuhnya bisa menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati, sekaligus memberi sinyal tegas bahwa praktik pemerasan digital tidak boleh dibiarkan.

    “Semoga ini jadi pelajaran bagi semua orang. Jangan mudah percaya jika ada nomor tidak dikenal mengatasnamakan pinjaman online. Jangan sampai ada korban lagi seperti saya,” pungkasnya.

  • Diaspora Indonesia Tanam Pohon di IKN: Wujud Kolaborasi Global Bangun Kota Nusantara Berkelanjutan

    • REPORTASE EXPOSE.COM NUSANTARA — Ratusan anggota Indonesian Diaspora Network (IDN) Global bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar aksi penanaman pohon di kawasan Embung MBH, Kamis (31/7/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Congress of Indonesian Diaspora ke-8 dan menjadi simbol nyata kontribusi global dalam mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

    Lebih dari 200 lubang tanam disiapkan oleh OIKN untuk kegiatan ini. Jenis tanaman yang ditanam mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman hayati Indonesia, mulai dari tanaman endemik Kalimantan seperti Balangeran, tanaman herbal seperti daun salam, hingga tanaman hias seperti Ketapang Kencana, Tabebuya, Bungur, dan Pucuk Merah.

    Seluruh tanaman ini berfungsi memperkuat ekosistem serta memperindah lanskap kota.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir dan memimpin kegiatan, didampingi para pejabat eselon I dan II dari berbagai kedeputian, pegawai OIKN, serta perwakilan Artha Graha sebagai mitra sponsor.

    Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi diaspora yang turut menyumbangkan semangat dan kontribusi dalam pembangunan IKN.

    “Selamat datang Bapak-Ibu Diaspora di Embung MBH. Sebagai simbol kolaborasi, area ini ke depannya akan kita sebut sebagai Diaspora Park atau Taman Diaspora,” ujar Basuki.

    Salah satu peserta, Joseph Wan, diaspora asal Melbourne, Australia, mengungkapkan kekagumannya terhadap progres pembangunan IKN yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan.

    “Saya sangat terkesan dengan pembangunan di Nusantara yang begitu pesat dan berorientasi pada keberlanjutan. Ruang terbuka hijaunya luas, dan saya merasa sangat disambut. Saya pasti akan kembali,” ucapnya.

    Aksi penanaman pohon ini tidak hanya memperkuat aspek ekologis kawasan, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara diaspora Indonesia dengan OIKN dalam membangun masa depan IKN yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

    Penulis; Johansyah

     

  • Kementerian PU Tegaskan Penyelesaian Proyek Multi‑Year di IKN: Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema multi‑year, yang dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Yongki Junoasmoro, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa (29 Juli 2025).

    Menurut Triono, kehadiran tim lengkap dari seluruh unit organisasi, mulai dari Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, hingga Inspektorat Jenderal menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur dan kawasan IKN.

    “Kami hadir dengan tim lengkap… ini menunjukkan keseriusan kami membangun Kalimantan Timur, termasuk IKN,” ujar Triono.

    Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi, termasuk pemeliharaan rutin.

    Pembangunan Jalan Tol Balikpapan, IKN serta jalan lingkungan KIPP sebagai akses penghubung antarinstansi dan perumahan pekerja/eselon.

    Fasilitas keagamaan dan gedung pemerintahan, termasuk proyek istana wakil presiden, kantor kementerian, dan sekolah rakyat.

    Proyek padat karya dari Direktorat Cipta Karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal.

    Triono menegaskan bahwa sebagian besar proyek tersebut bersifat multi‑year, artinya dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.

    “Target kami adalah menyelesaikan sebagian besar proyek pada tahun depan dan dua tahun ke depan,” tambahnya.

    Namun Triono menggarisbawahi bahwa kesinambungan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan persetujuan anggaran dari DPR, khususnya Komisi V. Ia menekankan pentingnya desain pembiayaan yang matang sehingga beban anggaran tidak menumpuk di satu periode.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang turut meninjau tol Balikpapan–IKN menyatakan apresiasi atas progres fisik yang telah berjalan sesuai jadwal. Wakil rakyat menyoroti sector penting tol sebagai pendukung percepatan pembangunan dan konektivitas kawasan IKN.

    Anggota Komisi V, Novita Wijayanti, memastikan bahwa progres tol sektor 3A Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 80% dari total 48 km. Ia memberikan masukan agar aspek pelayanan minimum tol, terutama drainase, kelengkapan lampu jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, tidak diabaikan.

    “Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi… Jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan… Begitu juga dengan lampu jalan.

    Anggota lainnya, Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tol IKN adalah tulang punggung percepatan pengembangan ibu kota baru, karena memangkas waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN serta memperlancar arus logistik.

    “Tanpa tol ini, akses ke IKN akan sulit dan pembangunan akan berjalan lambat, “katanya.

    Dengan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak, Kementerian PUPR menargetkan seluruh infrastruktur dasar di IKN dapat rampung sesuai jadwal, bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi di ibu kota masa depan.

    Proyek infrastruktur utama IKN berjalan via skema multi‑year.

    Berbagai unit PUPR terlibat aktif sejak tahap awal.

    Penulis: Johansyah.

  • Bandara VVIP IKN Rampung, Serah Terima Proyek Dijadwalkan 1 Agustus 2025

    JURNAL IKN.COM Nusantara – Proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dinyatakan rampung 100 persen dan siap memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) pada 1 Agustus 2025.

    Proyek strategis ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur utama mendukung perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

    Dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan (PP), PT BAP, dan PT RE, proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4,22 triliun.

    Pembangunan mencakup area sepanjang 7,76 kilometer, meliputi landasan pacu sepanjang 3.000 meter, taxiway 290 meter, apron 470 meter, serta jalan relokasi sepanjang 4,7 kilometer.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi, serta telah melalui proses penyelesaian fisik secara menyeluruh.

    Seluruh elemen utama seperti runway, taxiway, apron, terminal VIP dan VVIP telah rampung dan siap untuk operasional terbatas tahap awal.

    “Kami berkomitmen memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Bandara IKN, Senin (28/7/2025).

    Bandara ini berdiri di atas lahan seluas 621 hektare dan mampu melayani pesawat berbadan lebar, termasuk Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Lokasinya yang hanya berjarak 23 kilometer dari titik nol IKN menjadikannya gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru.

    Terminal VVIP dan VIP seluas 7.350 meter persegi dilengkapi fasilitas seperti lounge eksklusif, ruang rapat, serta ruang istirahat untuk Presiden dan tamu negara.

    Bandara ini ditargetkan mampu melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun.

    Sementara itu, progres pembangunan sisi darat telah diserahterimakan pada awal 2025. Tahap lanjutan pembangunan akan dilakukan pada periode 2025–2027, mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Keamanan Penerbangan, Balai Kalibrasi, BMKG, bangunan pemeliharaan, Airport Operation Centre (AOC), rumah dinas, pujasera, jogging track, dan infrastruktur pendukung lainnya.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyoroti pentingnya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam tahap pengembangan berikutnya.

    Koordinasi erat dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

    Selain itu, Lukman mengapresiasi peran pengawasan dan dukungan dari Komisi V DPR RI sebagai kontrol publik yang konstruktif.

    “Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan agar proyek berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Pemerintah juga tengah menyelesaikan regulasi untuk mengubah status Bandara Internasional Nusantara dari bandara VVIP menjadi bandara umum. Langkah ini diambil guna memperluas fungsi bandara dalam melayani penerbangan komersial dan mendukung arus mobilitas serta investasi di kawasan IKN.

    “Perpres tentang perubahan status bandara sedang difinalisasi. Di Kementerian Perhubungan, seluruh pasal teknis telah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi antar kementerian,” tambah Lukman.

    Dengan rampungnya pembangunan dan berfungsinya bandara VVIP ini, akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan semakin cepat dan efisien, sekaligus menandai kesiapan Nusantara menyambut perpindahan ibu kota secara bertahap.

    Penulis: Johansyah