JURNAL IKN

Kategori: Politik

Politik

  • Semarak HUT ke-81 TNI: Kodim 0912/Kubar Gelar Lomba Menyumpit, Lestarikan Olahraga Tradisional Dayak

    Semarak HUT ke-81 TNI: Kodim 0912/Kubar Gelar Lomba Menyumpit, Lestarikan Olahraga Tradisional Dayak

    KUTAI BARAT, JURNALIKN.COM – Suasana di Makodim 0912/Kutai Barat tampak meriah pada Sabtu (26/9/2026) pagi. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kodim 0912/Kutai Barat menggelar Lomba Menyumpit yang dipusatkan di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

    Ajang olahraga tradisional khas masyarakat Dayak yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta melestarikan warisan budaya lokal.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat Eric Victory, S.Sos., M.Si., Dandim 0912/Kutai Barat Letkol Inf. Doni Fransisco, S.Sos., M.Han., Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, S.Sos., M.H., Kabag Ops Polres Kutai Barat Kompol Hartono, S.H., serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

    Dalam sambutannya, Sekda Kutai Barat Eric Victory menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kodim 0912/Kubar yang mengintegrasikan perayaan kebangsaan dengan seni budaya daerah. Menurutnya, tradisi menyumpit sarat akan nilai sejarah yang melatih ketepatan, konsentrasi, ketangkasan, dan kesabaran.

    “Kegiatan budaya seperti lomba menyumpit ini merupakan langkah konkrit untuk mempromosikan dan menjaga warisan leluhur kita, terutama agar generasi muda tidak kehilangan identitas budayanya,” ujar Eric Victory.

    Ia menambahkan, momentum ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antarelemen masyarakat sekaligus memperkokoh kebersamaan antara TNI dan rakyat.Sementara itu, Dandim 0912/Kutai Barat Letkol Inf. Doni Fransisco menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum penting untuk semakin mendekatkan prajurit dengan masyarakat setempat.

    Pemilihan lomba menyumpit bukan tanpa alasan. Menurut Letkol Doni, sumpit merupakan identitas kebudayaan Dayak yang memiliki nilai histori tinggi dan patut terus dihidupkan di tengah arus modernisasi.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin berkontribusi aktif dalam merawat, melestarikan, dan mengenalkan budaya lokal kepada generasi penerus. Selain melestarikan tradisi, ajang ini juga memupuk jiwa sportivitas, disiplin, dan rasa persaudaraan di antara para peserta,” tegas Dandim.

    Perlombaan berlangsung antusias dengan partisipasi peserta yang mengikuti setiap babak sesuai dengan aturan panitia. Hingga acara usai, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

    Reporter: Sukawati S

    Editor: Johansyah

  • Terima Kunjungan DPD RI, Otorita IKN Kantongi Dukungan Politik Keberlanjutan Pembangunan

    Terima Kunjungan DPD RI, Otorita IKN Kantongi Dukungan Politik Keberlanjutan Pembangunan

    NUSANTARA JURNAL IKN.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, di Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (22/09/2026).

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan fisik pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam sambutannya, Basuki menyambut hangat kedatangan rombongan lembaga tinggi negara tersebut dan menekankan pentingnya dukungan politik bagi masa depan IKN.

    “Selamat datang kepada Bapak Ketua DPD RI beserta para senator dan rombongan. Kehadiran lembaga tinggi negara ini sangat membahagiakan kami. Kami ingin menyampaikan kemajuan pembangunan IKN yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ini melengkapi dukungan politis bagi keberlanjutan pembangunan IKN ke depan,” ujar Basuki.

    Dalam rombongan tersebut, hadir pula Anggota DPD RI dari pelbagai daerah pemilihan (dapil), di antaranya Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur), Henock Puraro (Papua), dan Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat). Sultan menyampaikan bahwa kunjungan ini dirancang khusus untuk memastikan proyek berjalan sesuai tenggat.

    “Saya bersama para anggota DPD dari Kaltim, NTB, hingga Papua melakukan kunjungan kerja ini khusus untuk melihat langsung perkembangan terkini atau progres dari ibu kota negara kita,” kata Sultan.

    Berdasarkan data Otorita IKN, pembangunan Kawasan Legislatif saat ini mencatatkan progres yang signifikan:

    • Gedung Kawasan Legislatif: Rata-rata capaian fisik bangunan mencapai 14,8%.
    • Gedung DPD RI: Secara khusus telah mencapai 14,2%.
    • Infrastruktur Jalan: Pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer telah menembus 30,4%.

    Capaian tersebut menuai apresiasi dari Ketua DPD RI. Sultan mengaku terkesan dengan percepatan fisik di lapangan dan mengingatkan pentingnya menjaga tenggat waktu (timetable) agar proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkendala.

    “Saya cukup mengapresiasi dan terkejut dengan perkembangannya yang sangat progresif dan masif. Kami berharap scheduling yang sudah dibuat tetap on time, sehingga penjadwalan kepindahan ASN dari kementerian dan lembaga bisa berjalan sesuai target,” ulas Sultan.

    Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek strategis di KIPP Nusantara, meliputi Istana Negara, Istana Wakil Presiden, serta lokasi persil Gedung DPD RI. Melalui sinergi ini, Otorita IKN berharap dukungan kelembagaan semakin solid demi mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

    Reporter: Sukawati S.

  • Jelang HUT RI ke-81, Bupati Kutai Barat Saksikan Khidmatnya Prosesi Pelipatan Sang Merah Putih

    Jelang HUT RI ke-81, Bupati Kutai Barat Saksikan Khidmatnya Prosesi Pelipatan Sang Merah Putih

    Kutai Barat Jurnal IKN. com – Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana khidmat terasa di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Kabupaten Kutai Barat, Minggu (16/8/2026) malam.

    Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar prosesi Menyaksikan Pelipatan Bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap Sang Saka sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

    Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.45 WITA dan dihadiri langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Wakil Bupati H. Nanang Adriani, S.PKP., M.Si., Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, S.H., Sekretaris Daerah Erick Victory, S.Sos., M.Si., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Turut hadir Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan, S.I.K., M.I.K., Dandim 0912/KBR Letkol Inf. Doni Fransisco, S.Sos., M.Han., Ketua TP PKK Kutai Barat Maria Christina Mosez, S.E., para Asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat.

    Prosesi diawali dengan laporan, kemudian dilanjutkan penyerahan Bendera Sang Merah Putih kepada petugas untuk menjalani proses pelipatan.

    Suasana semakin khidmat ketika tiga pelajar pilihan mendapat kepercayaan melaksanakan prosesi pelipatan bendera secara simbolis sebanyak tiga kali. Mereka adalah Muhammad Fajar Dwi Saputra dari SMKN 2 Sendawar, Abid Fadil Novian dari SMAN 2 Sendawar, dan Tito Aditya Arief Wibisono dari SMAN 1 Sendawar.

    Prosesi tersebut merupakan bagian penting dalam rangkaian upacara kenegaraan. Bendera Merah Putih yang telah digunakan dalam upacara kemudian dilipat dan disimpan dengan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap simbol negara.

    Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan, prosesi pelipatan Bendera Merah Putih memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian acara seremonial.

    Menurutnya, penghormatan terhadap bendera merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme dan semangat persatuan, khususnya kepada generasi muda.

    “Pelipatan bendera ini bukan sekadar seremoni. Ini bentuk penghormatan kita kepada jasa para pahlawan dan makna bendera sebagai simbol persatuan bangsa,” ujar Frederick Edwin.

    Ia berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sehingga semangat mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa tetap tumbuh di tengah masyarakat.

    Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh penghormatan tersebut berakhir sekitar pukul 20.05 WITA. Seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib dan lancar.

    Prosesi pelipatan Bendera Merah Putih menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang harus terus dihargai dan diisi dengan semangat persatuan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

    Reporter: Sukawati S

  • Tangkal Hoaks dan Provokasi Digital, Kapolres Kubar Ajak Warga Aktifkan Satkamling

    Tangkal Hoaks dan Provokasi Digital, Kapolres Kubar Ajak Warga Aktifkan Satkamling

    KUTAI BARAT JURNAL IKN.COM – Dalam upaya memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah tantangan era digital, Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat menggelar Apel Sabuk Kamtibmas di Lapangan Apel Mapolres Kutai Barat, Kamis (13/8/2026) pagi.

    Apel yang mengusung tema “Guyub Rukun Benua Etam Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan, S.I.K., M.I.K.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani, S.PKP., M.Si, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, S.H, Wakapolres Kompol Subari, S.Sos., M.H, Ketua Pengadilan Agama Erick Aswandi, S.HI., M.HI, unsur Forkopimda, Pejabat Utama (PJU) Polres, para Kapolsek, serta tamu undangan lainnya.

    Barisan peserta apel terdiri dari 10 peleton gabungan yang melibatkan personel Sat Samapta, Staf Polres, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Satpam, Linmas, Banser, Organisasi Masyarakat (Ormas), Pramuka, hingga Duta Pancasila.

    Dalam amanatnya, AKBP Haris Kurniawan menegaskan bahwa apel gabungan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah Kalimantan Timur.

    “Di era digital saat ini, sebuah insiden kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi keresahan sosial hingga potensi konflik jika tidak kita tangani secara cepat dan tepat,” ujar AKBP Haris Kurniawan.

    Guna mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Kapolres menyerukan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membendung arus informasi negatif serta menguatkan sistem keamanan lingkungan.

    “Mari kita menjadi teladan dalam menjaga ketertiban. Tolak keras segala bentuk hoaks dan ujaran kebencian, utamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, aktifkan kembali Satkamling, serta manfaatkan layanan darurat Call Center 110 jika menemukan gangguan kamtibmas,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar bijak dalam menyikapi dinamika yang berkembang, baik di ruang publik maupun media sosial.

    “Jangan mudah terprovokasi. Kerukunan di lingkungan tempat tinggal maupun ruang digital harus terus kita jaga bersama demi terciptanya kedamaian di Benua Etam,” tambah Kapolres.

    Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan Ikrar Sabuk Kamtibmas yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh jajaran pimpinan dan peserta apel. Seluruh rangkaian acara selesai pada pukul 08.30 WITA dan berlangsung dalam situasi aman, tertib, serta kondusif.

    Reporter: Sukawati S

  • Aklamasi, Hasan Resmi Nakhodai Forum RT Tanah Grogot Periode 2026-2031

    Raih 41 dari 56 Dukungan Ketua RT, Unggul Jauh dari Syarat 20 Suara 

    Jurnalikn.com, TANAH GROGOT – Hasanudin Idris Rambe, atau akrab disapa Hasan, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum RT Kelurahan Tanah Grogot periode 2026-2031. Ia mengantongi 41 suara dukungan dari 56 Ketua RT, jauh di atas syarat minimal 20 suara sesuai tata tertib.

     

    Penetapan dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Tanah Grogot, Jumat (26/6/2026), setelah musyawarah Ketua RT sehari sebelumnya.

     

    *Dukungan Penuh 56 Ketua RT*

     

    Proses pemilihan berlangsung cepat. Ketua Panitia Pemilihan H. Sukardi memastikan, karena hanya ada satu calon dan dukungannya melebihi 20 suara, maka Hasan ditetapkan sebagai calon tunggal secara aklamasi.

     

    “Jika ada lebih dari satu calon dan sama-sama mendapat 20 suara, maka dilakukan pemilihan tertutup. Karena ini hanya satu orang dan dapat 41 suara, maka Hasan positif menakhodai Forum RT Tanah Grogot,” jelas H. Sukardi.

     

    Dukungan untuk Hasan terus mengalir sejak pagi. Ucapan selamat datang dari Ketua RT, stakeholder, partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pejabat pemerintah di Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

     

    *Lurah: Utamakan Gotong Royong dan Keamanan Lingkungan*

     

    Lurah Tanah Grogot Husnia Hadijah, http://S.Sos., mengapresiasi musyawarah yang berjalan aman, tertib, dan sukses. Ia menyebut pembentukan Forum RT sebagai langkah tepat agar program kerja pengurus segera disusun.

     

    “Saya berharap Ketua dan seluruh Ketua RT menjalin kebersamaan, solid, dan membudayakan gotong royong atau Sempolo dengan warga. Berikan pelayanan terbaik, jaga ketertiban dan keamanan dengan membuat jadwal ronda malam bersama warga,” ujarnya.

    Husnia juga mengajak Forum RT mendukung visi Pemerintah Daerah Paser Tuntas: Paser Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.

     

    *Camat: Siap Sambut Porprov dan Jaga Lingkungan*

     

    Camat Tanah Grogot Abdul Rasyid turut menyampaikan selamat kepada Hasan. Ia mengingatkan agenda besar Provinsi Kalimantan Timur di November 2026.

     

    “Menjelang event olahraga tingkat provinsi bulan November 2026, banyak tamu dari luar daerah akan datang ke Tanah Grogot. Mari bersama menjaga keindahan, kebersihan lingkungan, serta memastikan keamanan dan kenyamanan RT melalui kolaborasi dengan pihak lain,” tegas Abdul Rasyid.

     

    Ia berharap pengurus Forum RT dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk Daerah Paser, selaras dengan visi Pembangunan Paser Tuntas.(Utuh Mahni)

  • Diduga Langgar HGU dan Terindikasi Pidana Lingkungan, PT ARI Dilaporkan ke DPR RI, Abet Nego: Negara Jangan Tunduk, Warga Siap Rebut Lahan!

    Jurnalikn.com | Sendawar – Aroma dugaan pelanggaran hukum yang mengarah pada praktik korporasi “kebal aturan” menyeruak dari sektor perkebunan sawit di Kutai Barat. Kepala Desa/Petinggi Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Abet Nego, bahkan harus mendatangi langsung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta untuk melaporkan persoalan yang dinilainya sudah berada di titik kritis.

    Laporan tersebut ditujukan ke Komisi II DPR RI, dengan substansi dugaan pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU), konflik agraria berkepanjangan, hingga indikasi kerusakan lingkungan yang melibatkan PT Anekareksa International (ARI) dan Gunta Samba Group.

    Surat bernomor 140/052/PEM-BTS/IV/2026 itu ditegaskan bukan sekadar laporan administratif, melainkan “alarm darurat” atas dugaan pelanggaran sistemik yang berlangsung bertahun-tahun di wilayah Kampung Bentas, Siluq Ngurai hingga Muara Lawa.

    Dugaan Manipulasi Legalitas dan Penghindaran Hukum

    Abet Nego mengungkap adanya indikasi kuat praktik manipulasi izin. Ia menyoroti perusahaan yang diduga tetap beroperasi meski sebelumnya masuk dalam daftar pencabutan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 5 Januari 2022.

    “Kalau izinnya sudah dicabut, tapi aktivitas masih berjalan dengan nama berbeda, ini patut diduga sebagai bentuk penghindaran hukum. Negara tidak boleh kalah oleh praktik seperti ini,” tegas Abet Nego, Senin (4/5/2026).

    Ia juga mempertanyakan keabsahan pengelolaan lahan lebih dari 16 ribu hektare yang dinilai tidak memiliki transparansi hukum. Dalam perspektif hukum agraria, kondisi ini berpotensi mengarah pada penguasaan lahan tanpa dasar sah hingga pelanggaran serius administrasi negara.

    Indikasi Pelanggaran Berat, Berpotensi Pidana

    Temuan Panitia Khusus DPRD Kutai Barat memperkuat laporan tersebut. Berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), perusahaan memang memiliki 15 sertifikat HGU, namun diduga tidak memenuhi kewajiban hukum yang melekat.

    Pansus mencatat sedikitnya 11 pelanggaran serius, mulai dari lahan terlantar, kewajiban plasma yang diabaikan, hingga dugaan pencemaran Sungai Tuang dan aktivitas tambang ilegal dalam kawasan konsesi.

    “Ini bukan lagi pelanggaran administratif. Jika terbukti, ini bisa masuk ranah pidana lingkungan hidup dan pelanggaran berat terhadap kewajiban HGU. Negara wajib hadir dan menindak,” ujar Abet dengan nada tegas.

    Konflik Memanas, Hukum Adat Turun Tangan

    Situasi di lapangan kian memanas setelah Abet Nego menarik kembali lahan seluas 5 hektare yang sebelumnya dikerjasamakan. Ia menilai lahan tersebut berada di luar HGU sah dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang transparan.

    Langkah tersebut memicu konflik terbuka, mulai dari dugaan panen paksa hingga keributan yang sempat viral. Penyelesaian bahkan harus ditempuh melalui sidang adat Dayak Benuaq—menunjukkan lemahnya penyelesaian melalui mekanisme formal negara.

    “Kalau hukum negara tidak memberikan kepastian, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Jangan salahkan warga kalau akhirnya mempertahankan haknya sendiri,” kata Abet.

    Ultimatum Warga: Hentikan atau Hadapi Perlawanan

    Masyarakat Kampung Bentas mendesak DPR RI untuk segera memanggil dan memeriksa perusahaan serta melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik.

    Kerugian yang diklaim mencapai Rp93,26 miliar, mencakup kerugian hasil kayu hingga dampak sosial yang berkepanjangan.

    Abet Nego pun melontarkan peringatan keras:
    “Jika tidak ada penyelesaian dan penegakan hukum yang jelas, kami akan meminta aktivitas dihentikan total. Bahkan masyarakat siap mengambil kembali lahan yang selama ini mereka anggap sebagai haknya.”

    Ujian Negara dalam Penegakan Hukum

    Pengaduan ini juga ditembuskan kepada Presiden RI, menandakan konflik telah naik ke level nasional dan menjadi ujian serius bagi negara.

    Kasus ini kembali menegaskan problem klasik konflik agraria di sektor sawit—di mana hukum kerap dipersepsikan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sekadar sengketa lahan, melainkan potensi pelanggaran hukum serius yang menuntut ketegasan negara dalam menegakkan keadilan.

    Reporter: Sukawati

  • Kaltim Memanas, Aliansi Serukan Aksi Besar dan Layangkan Surat Terbuka ke Presiden

    JURNAL IKN.COM, Samarinda – Dinamika politik di Kalimantan Timur kian memanas. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sekaligus menyerukan aksi terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026.

    Langkah ini disebut sebagai bentuk peringatan serius atas kondisi demokrasi dan etika publik di Kalimantan Timur, yang kini menjadi sorotan nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam suratnya, aliansi menilai Kalimantan Timur tengah berada dalam bayang-bayang praktik kekuasaan yang mengarah pada neofeodalisme. Mereka menyoroti dugaan pemusatan kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu yang dinilai berpotensi melanggengkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) secara sistematis.

    Aliansi kemudian memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi keresahan publik.

    Pertama, mereka mendesak pertanggungjawaban moral dan politik dari para ketua umum partai politik yang memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Keputusan tersebut dinilai mengabaikan rekam jejak serta etika kepemimpinan, sekaligus memperkuat dugaan menguatnya dinasti politik di Kalimantan Timur. Partai politik, tegas mereka, seharusnya berfungsi sebagai penyaring moral, bukan alat legitimasi kekuasaan kelompok tertentu.

    Kedua, aliansi mengkritik gaya kepemimpinan sejumlah pejabat publik yang dinilai feodal dan tidak mencerminkan nilai budaya bangsa. Sorotan diarahkan pada perilaku elitis, kecenderungan pamer kemewahan, serta simbol-simbol yang dianggap menjauh dari jati diri pemimpin Indonesia. Sikap tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat dan mengikis nilai kesederhanaan serta kearifan lokal.

    Ketiga, perhatian juga tertuju pada penggunaan anggaran daerah, khususnya pembentukan Tim Ahli Gubernur yang disebut menelan biaya lebih dari Rp10 miliar. Aliansi mempertanyakan urgensi, transparansi, dan efektivitas anggaran tersebut, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor infrastruktur dan pendidikan.

    Keempat, mereka menilai terjadi kemunduran dalam sistem meritokrasi. Dominasi satu keluarga dalam berbagai posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif, dianggap berpotensi mematikan peluang generasi terbaik daerah serta melemahkan fungsi pengawasan pemerintahan.

    Melalui surat tersebut, aliansi juga menyampaikan sejumlah permohonan kepada Presiden, antara lain evaluasi khusus terhadap tata kelola pemerintahan daerah, teguran terhadap pejabat dengan gaya hidup berlebihan, serta audit menyeluruh terhadap anggaran Tim Ahli oleh lembaga terkait seperti BPK dan KPK.

    Aliansi menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai wajah masa depan Indonesia dengan hadirnya IKN. Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap persoalan yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi di daerah.

    Tak hanya melalui surat terbuka, aliansi juga mengajak masyarakat untuk turun langsung menyuarakan aspirasi melalui aksi terbuka.

    Aksi tersebut dijadwalkan sebagai berikut:

    • Tanggal: 21 April 2026
    • Waktu: Pukul 09.00 WITA
    • Titik kumpul: Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Dalam seruannya, aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu.

    “Mari kita lawan perusak Kaltim dengan kita bersatu,” demikian bunyi ajakan tersebut.

    Aksi ini akan dikoordinatori oleh Erly Sopiansyah sebagai koordinator lapangan, dengan Sapta Guspiani, SH sebagai sekretaris.

    Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kalimantan Timur agar tetap berpijak pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

    “Kami tidak ingin Kaltim menjadi milik segelintir orang. Kami ingin Kaltim tetap menjadi milik rakyat,” tegas pernyataan dalam surat terbuka tersebut.

    Dengan adanya seruan aksi ini, tensi politik di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus meningkat, seiring meluasnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

    Reporter: Sukawati S

  • Muscab IV Hanura Kutai Barat, Marsidik Dorong Kader Rebut Kursi Ketua DPRD dan Kepala Daerah

    JURNALIKN.COM, KUTAI BARAT – Musyawarah Cabang (Muscab) IV Partai Hanura Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi momentum konsolidasi dan penguatan target politik ke depan. Dalam sambutannya, Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur, Marsidik, menegaskan bahwa membesarkan partai membutuhkan pengorbanan dan strategi yang tepat.

    “Kalau kita mau cinta kepada partai, harus berkorban. Karena cinta itu membutuhkan pengorbanan. Membesarkan partai itu tidak mudah,” tegasnya di hadapan kader dan pengurus berlangsung di Hotel Sidodadi Barong Tongkok Jumat (13/2/2026).

    Marsidik menyatakan, salah satu cara paling efektif membesarkan partai adalah dengan mendorong kader maju sebagai kepala daerah.

    “Kalau di daerah ini ada yang mampu jadi kepala daerah, kenapa tidak kita dorong? Membesarkan partai itu lebih gampang lewat kepala daerah daripada hanya lewat pencalegan,” ujar Marsidik.

    Ia berharap DPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader potensial di kabupaten/kota untuk mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada. Bahkan, ia menyatakan siap mendukung penuh secara moril maupun materil.

    “Kalau perlu Ketua DPC langsung ke DPP bertemu Ketua Umum, minta rekomendasi. Saya dukung, bahkan saya biayai akomodasi dan transportasinya. Ini harus kita perjuangkan,” katanya.

    Ketua DPD juga menargetkan pada periode mendatang Hanura Kutai Barat minimal meraih empat kursi DPRD.

    “Sekarang dua kursi. Kalau jadi empat, kita bicara Ketua DPRD. Habis Ketua DPRD, kita rebut lagi Bupati atau Wakil Bupati,” ucapnya optimistis.

    Rull Riskha Risandhie, Pengurus DPD Hanura Kaltim, Koordinator Cabang Kubar-Mahulu
    Rull Riskha Risandhie, Pengurus DPD Hanura Kaltim, Koordinator Cabang Kubar-Mahulu

    Menurut Marsidik, soliditas kader menjadi kunci utama. Ia mengibaratkan pengurus partai seperti tenaga penjual (sales) yang tak kenal lelah.

    “Pengurus partai itu harus seperti sales. Kalau target belum tercapai, belum berhenti. Siang malam kerja. Jangan percaya survei, yang penting kerja,” tegasnya.

    Ia juga mencontohkan dinamika politik di berbagai daerah, di mana hasil survei tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Baginya, kerja nyata dan konsolidasi akar rumput jauh lebih menentukan.

    Marsidik mengungkapkan telah menyiapkan strategi khusus berbasis daerah pemilihan (dapil) untuk mendongkrak perolehan kursi. Ia meyakini, dengan kepemimpinan DPC yang dinilai energik dan solid, target empat kursi sangat realistis.

    “Kalau kita solid, Insyaallah dapat empat kursi. Kita punya ketua yang muda, energik, sekretaris yang lincah dan tahan banting. Saya yakin bisa,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan komitmennya membesarkan Partai Hanura bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Saya sibuk dengan banyak usaha, tapi penghasilan saya tidak untuk saya sendiri. Saya berjuang untuk Partai Hanura. Kita akan buktikan, Hanura bisa besar di Kaltim,” tandasnya.

    Di akhir sambutan, Marsidik menegaskan tujuan utama perjuangan adalah memenangkan Partai Hanura demi kesejahteraan masyarakat.

    “Tujuan kita ke sini untuk memenangkan Partai Hanura, bukan yang lain-lain. Kalau daerah kuat, rakyat sejahtera, partai juga besar,” katanya.

    Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka Muscab IV Partai Hanura Kabupaten Kutai Barat, seraya mengajak seluruh kader bergandengan tangan memenangkan Hanura pada kontestasi politik mendatang.

    Partai Hanura di Kutai Barat pun optimistis bangkit dan menatap 2029 dengan target signifikan merebut kursi pimpinan DPRD hingga posisi kepala daerah sebagai wujud nyata perjuangan hati nurani rakyat.

    Penulis: Sukawati

     

  • SMSI Kubar–Diskominfo Perkuat Kerja Sama Bangun Media Sehat dan Sejahterakan Wartawan

    Kutai Barat, Jurnalikn.com – Semangat kebersamaan dan komitmen membangun kembali kekuatan media lokal menjadi benang merah dalam upaya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubar. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi jalan kebangkitan perusahaan media serta peningkatan kesejahteraan wartawan di Kutai Barat.

    Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung pada Rabu (21/1/2026) di ruang kerja Kepala Diskominfo Kubar, Yuli Permata Mora. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka yang sarat dengan semangat membangun dan saling menguatkan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua SMSI Kubar, Lukman Hakim Mahendra Hartono, didampingi Sekretaris SMSI Kubar, Fitra Mayca. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penguatan peran media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, beretika, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

    Ketua SMSI Kubar, Lukman Hakim Mahendra Hartono, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor antara SMSI dan Diskominfo bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menghidupkan kembali perusahaan media lokal agar tumbuh sehat, profesional, dan berkelanjutan.

    “Media yang kuat akan melahirkan wartawan yang sejahtera. Sinergi ini penting agar perusahaan pers di Kutai Barat memiliki ruang hidup, akses kolaborasi, serta dukungan yang adil, sehingga mampu meningkatkan kualitas karya jurnalistik sekaligus kesejahteraan insan pers,” ujar Lukman.

    Ia juga menekankan bahwa media siber memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menangkal disinformasi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Menurutnya, derasnya arus informasi keliru dapat berdampak serius jika tidak diimbangi dengan pemberitaan yang berimbang dan terverifikasi.

    Oleh karena itu, Lukman mendorong seluruh anggota SMSI Kubar untuk terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, memperketat proses verifikasi, serta aktif melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan.

    Sementara itu, Kepala Diskominfo Kubar, Yuli Permata Mora, menyambut positif komitmen SMSI Kubar dan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan media lokal.

    Ia menilai pertemuan tersebut sebagai momentum strategis untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan, tidak hanya dalam pengelolaan informasi publik, tetapi juga dalam menciptakan iklim usaha media yang sehat dan berdaya saing.

    “Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terbuka untuk berkolaborasi dengan organisasi pers. Media memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik yang sehat, meningkatkan literasi informasi, sekaligus menjadi mitra pembangunan daerah,” ujarnya.

    Mantan Kepala BKPSDM Kubar ini menegaskan bahwa Diskominfo siap memfasilitasi sinergi yang berkelanjutan agar media lokal dapat tumbuh profesional, wartawan semakin sejahtera, dan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas.

    “Kami ingin kolaborasi ini benar-benar memberi dampak nyata bagi media, wartawan, dan masyarakat Kutai Barat,” pungkasnya.

    Reporter: Sukawati S

  • SIJAKA Perkuat Sinergi dengan Pemkab Kutai Barat, Dukung Kebijakan Bupati Frederick Edwin demi Pembangunan Berkelanjutan

    Jurnal IKN.com, Kutai Barat – Di hadiri ratusan massa,  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan (SIJAKA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kamis (1/1/2026).

    Melalui Bidang Informatika dan Telekomunikasi, Suliyo menyampaikan bahwa SIJAKA merupakan organisasi paguyuban yang berperan sebagai perekat persaudaraan masyarakat keturunan Jawa di Kalimantan. Selain aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, SIJAKA menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di bawah kepemimpinan Bupati Frederick Edwin.

    “SIJAKA hadir untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Kami berkomitmen menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekaligus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kutai Barat yang adil, aman, dan sejahtera,” ujar Suliyo.

    Ia menegaskan bahwa SIJAKA siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas sosial serta mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Peran SIJAKA diwujudkan melalui:

    • Perekat Persaudaraan, sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu warga Jawa di Kalimantan;
    • Kontribusi Sosial, lewat program-program kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga;
    • Simbol Harmoni, sebagai cerminan persatuan Indonesia dalam keberagaman;
    • Dukungan Pembangunan, termasuk kesiapan mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Suliyo juga menyampaikan bahwa keberadaan SIJAKA mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kota Samarinda. Dukungan tersebut menjadi dorongan moral bagi SIJAKA untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

    “Dukungan dari pemerintah menjadi motivasi bagi kami untuk terus sejalan dengan kebijakan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, khususnya dalam percepatan pembangunan dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Untuk periode kepengurusan 2026–2030, DPD SIJAKA Kutai Barat dipimpin oleh Eric Yudianto sebagai Ketua, Bambang sebagai Sekretaris, dan Erna Yulianti sebagai Bendahara.

    Dalam sesi dialog bersama warga, SIJAKA juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak parah pada ruas Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok hingga Kecamatan Sekolaq Darat. Kerusakan tersebut diduga akibat aktivitas truk pengangkut CPO dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang dinilai mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Kami memahami keterbatasan pemerintah daerah, namun persoalan ini perlu segera dicarikan solusi bersama. Kami akan berkoordinasi dengan Bupati Kutai Barat, Polres, serta instansi terkait agar ada penanganan yang tegas dan berkeadilan demi keselamatan masyarakat,” tegas Suliyo.

    Penasehat SIJAKA Kutai Barat, Sony, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung dan mengawal pembangunan daerah.

    “Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk merespons keluhan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar persoalan jalan rusak ini segera ditindaklanjuti demi pemerataan pembangunan di Kutai Barat,” ujarnya.

    Menutup kegiatan, Suliyo menegaskan bahwa SIJAKA bukan organisasi politik, melainkan organisasi kemasyarakatan yang siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

    “SIJAKA siap bersinergi dan mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat demi masa depan daerah yang lebih baik, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

    Reporter: M. Syarwani