JURNALIKN.COM, SENDAWAR – Usai dikukuhkan oleh Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin, Presidium Dewan Adat (PDA) Kutai Barat periode 2025–2030 langsung menyalakan semangat baru dalam menjaga bara kearifan leluhur yang menjadi jantung kehidupan masyarakat adat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Ketua PDA Kutai Barat, Yurang, menegaskan bahwa langkah awal yang akan diambil pihaknya adalah konsolidasi internal di seluruh tingkatan lembaga adat. Upaya ini bukan sekadar penataan struktur, melainkan bagian dari perjalanan panjang untuk menghidupkan kembali roh adat di setiap kampung, dusun, dan lembah yang menjadi saksi warisan nenek moyang.
“Langkah pertama kami adalah memastikan seluruh struktur lembaga adat, mulai dari kabupaten hingga kampung, benar-benar hidup dan berfungsi. Kami ingin lembaga adat menjadi tempat berteduh bagi masyarakat, tempat di mana nilai-nilai luhur, hukum adat, serta tradisi leluhur dijaga dan diwariskan. Lembaga ini bukan hanya simbol, tetapi rumah besar bagi semua anak adat Kutai Barat,” ujar Yurang, Rabu (29/10/2025).
Selain konsolidasi, PDA Kutai Barat juga menempatkan pendataan dan penguatan kelembagaan adat di tiap kampung sebagai program prioritas. Pembinaan terhadap kepala adat dan perangkatnya akan digencarkan agar mereka lebih memahami peran serta tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan adat, alam, dan kehidupan bermasyarakat.
Yurang mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana kerja strategis lima tahun ke depan yang berpihak pada pelestarian nilai-nilai adat Dayak dan etnis lainnya yang hidup berdampingan dengan damai di Kutai Barat.
“Kami ingin setiap kegiatan adat terencana dengan baik, bukan hanya sekadar seremonial, tetapi membawa dampak sosial dan budaya yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat adat, tokoh kampung, dan generasi muda untuk bergandengan tangan memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal, yang kini mulai tergerus derasnya arus modernisasi dan perubahan zaman.
Dengan semangat gotong royong, jiwa leluhur, dan roh kebersamaan yang diwariskan turun-temurun, PDA Kutai Barat bertekad menjadikan lembaga adat sebagai pilar utama pelestarian jati diri daerah, agar langkah masyarakat Kutai Barat di masa depan tetap berpijak kokoh pada akar nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.
KUTAI BARAT, JURNAL IKN.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat LSM-RADAR, Hertin Armansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) agar tidak sembarangan menganggarkan kembali proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) tanpa audit menyeluruh. Ia menilai proyek yang mangkrak sejak 2015 itu sarat kepentingan elit, tidak transparan, dan hanya menjadi ladang pemborosan uang rakyat.
“Jangan sampai Jembatan ATJ hanya menjadi objek politik, tempat penggelembungan anggaran, dan alat untuk menguntungkan korporasi tertentu. Rakyat yang akhirnya menanggung kerugiannya,” tegas Hertin kepada jurnalikn.com, Senin, (29/09/2025).
Sejarah Panjang Proyek dan Anggaran Raksasa
Proyek ATJ dimulai pada masa Bupati Ismael Thomas pada Agustus 2008, ditandai dengan pemancangan tiang perdana. Proyek ini awalnya ditargetkan rampung pada 2010, dengan total estimasi anggaran mencapai Rp598 miliar, terbagi dalam beberapa tahap:
Tahap I: Rp18 miliar
Tahap II: Rp86 miliar
Jembatan pendekat: Rp21 miliar
Tahap selanjutnya: Rp473 miliar
Sayangnya, sejak awal pelaksanaannya proyek ini berjalan jauh dari harapan. Beberapa pihak besar yang terlibat dalam proyek ini antara lain:
Lelang besar baru digelar tahun 2012, dengan nilai kontrak Rp341 miliar. Pemenangnya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan target penyelesaian selama 1.094 hari kalender atau hingga 20 November 2015. Meski sempat mengalami adendum kontrak hingga 2016, progres proyek hanya mencapai 40 persen.
“Yang lebih memprihatinkan, sebagian pekerjaan justru disubkontrakkan ke pihak yang tidak memenuhi syarat. Hasilnya amburadul dan jauh dari standar teknis,” ungkap Hertin.
Dukungan Politik Ada, Tapi Proyek Tetap Gagal
LSM-RADAR mencatat bahwa proyek ATJ tidak pernah kekurangan dukungan politik maupun anggaran. DPRD Kubar sejak awal menyetujui skema multiyears, dan proyek ini kembali masuk APBD 2016. Namun hingga tahun 2018, progres tetap stagnan hingga akhirnya Bupati FX. Yapan mengalihkan anggaran tambahan ke pos lain.
“Puluhan bahkan ratusan miliar rupiah sudah habis, tetapi jembatan tidak pernah selesai. Ini jelas pemborosan, dan publik berhak tahu ke mana sebenarnya uang itu mengalir,” tegas Hertin lagi.
Keterangan Gambar: Foto Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Terletak di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, proyek jembatan ini mangkrak sejak 2015. Dok. Istimewa
LSM-RADAR mendesak:
Audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran proyek ATJ
Evaluasi tuntas atas kinerja kontraktor dan konsultan
Investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum dan prosedur pengadaan
“Pemda jangan sekadar kejar pencitraan. Warga butuh kepastian, bukan janji kosong yang diulang-ulang. Kalau tidak dikaji serius, proyek ini hanya akan jadi kuburan uang rakyat,” ujar Hertin.
KPK Turun Tangan: Soroti Proyek Rp1,2 Triliun
Pernyataan LSM-RADAR ini sejalan dengan kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kutai Barat pada 21 Juni 2022. Rombongan yang dipimpin Ketua Satgas 1 Direktorat IV Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Wahyudi, secara terbuka menyatakan keprihatinan terhadap proyek-proyek besar yang diduga bermasalah.
“Kami datang bukan mendadak. Surat sudah kami layangkan sebelumnya,” tegas Wahyudi saat audiensi bersama Bupati FX. Yapan dan pimpinan DPRD Kubar.
Empat proyek besar yang menjadi sorotan KPK antara lain:
Jembatan ATJ
Jalan Bung Karno
Dermaga
Kristian Center
Total nilainya ditaksir melebihi Rp1 triliun, bahkan bisa mencapai Rp1,2 triliun jika ditambah proyek lainnya.
“Yang kami lihat, anggaran besar sudah digelontorkan, tapi manfaatnya belum dirasakan rakyat. Ini jadi perhatian serius,” kata Wahyudi dengan nada tajam.
KPK meminta seluruh dokumen proyek diserahkan untuk keperluan audit dan supervisi: mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Detail Engineering Design (DED), kontrak, hingga legalitas lainnya. Jika tidak, maka penindakan akan jadi langkah berikutnya.
“Kalau pencegahan tidak berhasil, maka penindakan akan kami dorong,” ujar Wahyudi mengingatkan bahwa KPK tetap memegang prinsip Trisula Pemberantasan Korupsi: Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.
Dokumen Hilang, Siapa Bertanggung Jawab?
Lebih mengejutkan, KPK mengungkap bahwa banyak dokumen proyek tidak dapat ditemukan. Hal ini dipertanyakan secara keras oleh Wahyudi.
“Kalau kwitansi makan hilang, itu wajar. Tapi ini duit triliunan, masa dokumennya hilang? Memangnya pernah kebakaran? Atau ada tuyul yang ambil dokumen?” sindir Wahyudi, disambut gelak tawa anggota DPRD yang hadir.
Meski disampaikan dengan nada bercanda, pesannya sangat serius. KPK mengingatkan bahwa retensi dokumen minimal adalah 10 tahun, dan kehilangan arsip proyek besar bisa berimplikasi pidana.
JURNAL IKN.COM, KUTAI BARAT – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pandawa Bertuah (LSM-RADAR) memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat agar tidak gegabah melanjutkan proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ). Menurut mereka, proyek yang telah menguras anggaran besar sejak 2008 itu penuh misteri, sarat kepentingan kelompok elit tertentu, dan hingga kini belum memberikan kepastian penyelesaian.
Ketua DPP LSM-RADAR, Hertin, menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat harus melakukan kajian menyeluruh sebelum kembali menganggarkan proyek ini. “Jangan sampai proyek Jembatan ATJ hanya menjadi obyek kepentingan, sarang “penggelapan” uang rakyat, dan menguntungkan korporasi tertentu. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” tegas Hertin.
Hertin menjelaskan Sejarah Panjang Pembangunan Jembatan ATJ.
Proyek Jembatan ATJ bukan persoalan baru. Pembangunan sudah dimulai sejak masa Bupati Ismael Thomas, tepatnya awal bulan Agustus 2008, dengan ditandai pemancangan tiang pertama. Kala itu, proyek direncanakan rampung pada 2010 dengan estimasi anggaran besar yang bersumber dari APBD Kutai Barat:
Tahap I: Rp 18 miliar
Tahap II: Rp 86 miliar
Jembatan pendekat: Rp 21 miliar
Tahap selanjutnya: sekitar Rp 473 miliar
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek Jembatan ATJ mencapai sekitar Rp 598 miliar. Namun, realisasi jauh dari target, beber Hertin.
Keterangan Gambar: Foto Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) senilai Rp 598 miliar yang membentang di atas Sungai Mahakam, menghubungkan Melak dengan Mook Manaar Bulatn. Terletak di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, proyek jembatan ini mangkrak sejak 2015. Dok. Istimewa
Hertin lanjut menjelaskan, Proyek ini melibatkan sejumlah pihak besar, antara lain PT Surya Abadi Konsultan (perencana), PT Laras Respati Utama Samarinda (supervisi), serta konsorsium kontraktor PT Waskita Karya, PT Baswara Sinar Mulia, dan PT Mahir Jaya Mahakam, ini data awal pembanguna proyek ATJ tahun 2008 lalu, tegas Hertin.
Tak Hanya itu, Ketua DDP LSM RADAR Hertin Armansyah juga menyoroti Lelang dan Kontrak Bernilai Ratusan Miliar pada Pembangunan utama Jembatan ATJ
Pembangunan utama Jembatan ATJ baru dilakukan pelelangan tahun 2012, dengan nilai kontrak Rp 341 miliar yang dimenangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Proyek ini dijadwalkan selesai dalam 1.094 hari kalender (782 hari kerja) atau tuntas 20 November 2015 sebelum berakhir masa jabatan Bupati Ismail Thomas.
Proses lelang tersebut diikuti 17 perusahaan, termasuk enam BUMN besar dan dua perusahaan swasta nasional ternama. Namun, meski sempat dilakukan beberapa adendum perpanjangan hingga 2016, progres pekerjaan tidak pernah mencapai target, hanya mapu pada kisaran 40 persen. Hingga batas akhir kontrak, proyek tetap mangkrak.
“Lebih ironis lagi, pekerjaan justru disubkontrakkan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga hasilnya amburadul,” ungkap Hertin.
Selain itu, hertin juga singgung soal Anggaran Besar, Hasil Nol
Menurut Ketua DDP LSM-RADAR, Hertin Armansyah, proyek ini seharusnya tidak kekurangan dukungan politik maupun anggaran. DPRD Kutai Barat bahkan sejak awal menyetujui alokasi dana multiyears. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.
“Tahun 2015 proyek ini kembali masuk APBD 2016. Tahun 2018 pun masih menemui kebuntuan, sehingga anggaran tambahan di alihkan oleh Bpati FX. Yapan saat itu. Puluhan hingga ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan, tetapi jembatan tak kunjung selesai . Ini jelas pemborosan uang rakyat,” papar Hertin.
Desakan LSM-RADAR kepada Pemkab Kutai Barat
Dengan melihat sejarah panjang dan berbagai kegagalan tersebut, LSM-RADAR mendesak Pemkab Kutai Barat bersikap transparan dan tegas. Setiap rencana kelanjutan pembangunan Jembatan ATJ harus diawali dengan audit menyeluruh, evaluasi kontraktor, hingga investigasi potensi penyimpangan anggaran.
“Pemerintah daerah jangan hanya mengejar pencitraan. Warga Kutai Barat butuh kepastian dan hasil nyata, bukan janji yang berulang-ulang. Kalau tidak dikaji dengan serius, proyek ini hanya akan menjadi kuburan uang rakyat,” tutup Hertin.
JURNAL IKN.COM, Samarinda, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Rabu (24/9/2025). Sidang untuk perkara Nomor 142-PKE-DKPP/IV/2025 tersebut digelar di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda.
Ketiga penyelenggara pemilu yang diperiksa adalah Saaludin (Ketua), Leander Awang Ajaat, dan Indra Parda Manurung. Mereka diadukan oleh Frederik Melawen, Sekretaris tim kampanye pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah (Owena-Stanislaus), atas dugaan pembiaran terhadap praktik kontrak politik yang dilakukan paslon tersebut dengan masyarakat.
Menurut pengadu, Bawaslu Mahakam Ulu tidak pernah mengeluarkan peringatan atau imbauan bahwa kontrak politik merupakan tindakan yang dilarang selama masa kampanye Pilkada 2024. Akibatnya, pasangan Owena-Stanislaus didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan pada 24 Februari 2025.
“Hal ini tentu sangat merugikan pasangan Owena-Stanislaus. Seharusnya, jika memang dari awal hal itu dilarang, Bawaslu Mahakam Ulu bisa mengingatkan,” ujar Frederik di hadapan majelis.
Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa kontrak politik dianggap melanggar prinsip pemilu yang bebas karena berpotensi membatasi kebebasan pemilih. Karena itu, MK menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran pemilu yang serius.
Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin, dalam keterangannya di sidang mengakui bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa kontrak politik termasuk dalam larangan kampanye. Ia menyatakan bahwa mereka menganggap kontrak politik sebagai bentuk komitmen paslon terhadap visi dan misi.
“Terus terang, penjelasan bahwa kontrak politik membatasi kebebasan pemilih baru kami pahami saat MK membacakan putusannya. Sebelumnya, kami menganggap hal tersebut sebagai praktik biasa dalam kampanye,” ungkap Saaludin.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Mahakam Ulu, Leander Awang Ajaat, menambahkan bahwa selama masa kampanye Pilkada 2024, jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah—dari Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)—tidak pernah mencatat adanya dugaan pelanggaran kampanye oleh paslon Owena-Stanislaus.
Namun demikian, Leander menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dengan mengingatkan seluruh paslon untuk tidak melakukan aktivitas kampanye yang berpotensi melanggar aturan.
“Kami juga telah mengadakan rapat evaluasi pengawasan kampanye pada 27 Oktober 2024. Dalam rapat tersebut, paslon nomor urut 3 tidak pernah menyinggung strategi kampanye melalui kontrak politik,” jelasnya.
Sidang etik ini dipimpin oleh Ketua Majelis J. Kristiadi, didampingi tiga anggota majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Timur, yakni Hairul Anwar (unsur masyarakat), Wamustofa Hamzah (unsur Bawaslu), dan Abdul Qayyim Rasyid (unsur KPU). [Humas DKPP].
JURNAL IKN.com, Sendawar – Polemik Proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang berlokasi di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kutai Barat hingga kini masih belum jelas arah kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan proyek multiyears tahun 2012.
Ketua DPP LSM Gerakan Pandawa Bertuah (LSM–RADAR), Hertin Armansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) benar-benar serius menyiapkan langkah strategis dan memahami persoalan yang terjadi.
“Jangan serta-merta kembali menganggarkan proyek yang sudah menelan ratusan miliar rupiah uang rakyat. Pemerintah daerah harus transparan dan bertanggung jawab,” tegas Hertin kepada jurnalikn.com. Kamis (25/9/2025).
Proyek Jembatan ATJ diketahui telah masuk dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, beredar informasi mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting.
“Potensi kerugian negara sudah sangat besar pada proyek ini. Karena itu, kami berharap ada transparansi kepada publik agar tidak menambah masalah baru dan semakin merugikan uang rakyat,” lanjut Hertin.
Sebagai contoh, muncul penganggaran untuk redesain pembangunan Jembatan ATJ senilai hampir Rp3 miliar yang dimenangkan oleh PT Wira Widyatama. Harapannya, hasil redesain tersebut tidak menjadi sia-sia karena sifatnya belum mengikat, tidak ada ketentuan waktu pasti kapan dilaksanakan. Padahal, desain awal semestinya dapat dijadikan pedoman untuk melanjutkan proyek ini. Terlebih, pemerintah melalui pemberitaan di media menyatakan bahwa kondisi fisik bangunan yang ada masih layak dilanjutkan.
Namun, muncul pertanyaan: apakah pernyataan itu sekadar asumsi, atau sudah melalui audit teknis, audit keuangan, serta studi kelayakan ulang (feasibility study/FS)? Transparansi menjadi kunci, sebab redesain tidak otomatis mengikat sebelum masuk ke dokumen anggaran. Artinya, belum jelas kapan—atau bahkan apakah—redesain tersebut akan digunakan. Yang pasti, anggaran rakyat sudah dikeluarkan untuk membayar pekerjaan redesain.
Menurut Hertin, memasukkan proyek Jembatan ATJ dalam anggaran juga memiliki risiko besar.
“KPK sudah memberikan sinyal tegas kepada pemerintah dan DPR, jika proyek ini ingin dilanjutkan maka harus ada Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kaltim. Masalahnya, hingga kini dokumen yang dinyatakan hilang oleh dinas teknis belum jelas keberadaannya,” ujarnya.
Publik Kutai Barat masih menyimpan harapan besar terhadap keberlanjutan Jembatan ATJ sebagai infrastruktur vital untuk konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ancaman kerugian negara terus menghantui seiring lambannya penanganan dan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah.
Ia menambahkan, “Proyek Jembatan ATJ ini sudah mangkrak lebih dari 10 tahun. Uang rakyat miliaran, bahkan jika diakumulasi dengan proyek mangkrak lainnya bisa mencapai triliunan rupiah. Ini sangat miris, sehingga kita semua harus lebih berhati-hati,” tandas Hertin.
Proyek Multiyears 2012–2015
Jembatan ATJ merupakan salah satu dari 25 proyek multiyears periode 2012–2015 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutai Barat, dengan Nomor 130/801/Bapp-Tu.P/VII/2012 / 170/5811.1/DPRD-KB/VII/2012. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat saat itu, Ismail Thomas, SH., M.Si, bersama Ketua DPRD Kutai Barat, FX. Yapan, SH, serta dua Wakil Ketua DPRD, H.M. Zainuddin Thaib dan SE. Iku S, Hut.
Dari total 25 proyek, terdapat empat kegiatan yang mangkrak sejak 2015, yakni:
Pembangunan Jalan Simpang Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew senilai Rp468.252.401.001
Proyek Kristen Center senilai Rp52.914.000.000
Pembangunan Pelabuhan Sendawar senilai Rp58.613.473.999
Pembangunan Jembatan ATJ senilai Rp352.626.436.001
Selain itu, ada beberapa proyek penunjang yang hingga kini belum tuntas:
Pembangunan Jembatan Pendekat ATJ sisi Melak Ilir senilai Rp37.258.306.001
Pembangunan Jembatan Pendekat ATJ sisi Melak Seberang senilai Rp30.370.218.000
Pembangunan Jembatan Turap dan Box Culvert pada ruas Jalan Simpang Ombau – Juaq Asa – Linggang Amer – Mencelew senilai Rp185.500.000.000
Jika ditotal, nilai keseluruhan proyek yang belum selesai tersebut mencapai kurang lebih Rp1.185.534.835.002.
JURNAL IKN.COM, JURNAL IKN.COM – Gelombang aksi mogok mengajar ratusan guru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus membesar. Di balik penguatan konsolidasi gerakan ini, muncul dugaan adanya tekanan terhadap sejumlah kepala sekolah, terutama dari satuan pendidikan besar. Bahkan, disebut-sebut tekanan tersebut melibatkan aparat kepolisian.
Seorang guru dari SDN 001 Busur, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menyebut bahwa kepala sekolah tempat ia mengajar mendapat intimidasi agar menurunkan spanduk protes yang dipasang para guru.
“Mas, kepala sekolah kami juga diancam. Disuruh turunkan spanduk yang kami pasang. Padahal itu bentuk protes kami. Mereka memang mengincar sekolah-sekolah besar supaya goyah. Kalau yang besar runtuh, yang kecil-kecil akan ikut lemah,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, tekanan paling nyata dirasakan di dua sekolah besar, yakni SDN 001 Busur dan SMPN 1 Simpang Raya. Kedua sekolah ini memiliki jumlah siswa lebih dari seribu orang, termasuk anak-anak dari kalangan pejabat daerah.
“Karena itu sekolah besar, jadi disorot. Sepertinya ada upaya sistematis untuk menggagalkan aksi mogok ini sebelum tuntutan kami dipenuhi,” tambahnya.
Guru tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap kepala sekolah dapat menghambat keberanian para guru untuk melanjutkan aksi. Namun, ia menegaskan bahwa mogok kerja adalah hak setiap individu.
“Kami memang bukan ahli hukum, tapi advokat yang kami gandeng bilang, mogok kerja itu hak setiap orang. Mau kerja atau tidak, itu keputusan pribadi, bukan hal yang bisa dilarang,” ujarnya.
Ia menegaskan, mogok mengajar bukan tindakan melawan hukum, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah lama dirasakan para guru, khususnya dalam hal pembagian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kami ini guru-guru biasa, tidak punya kekuatan, tapi kami ingin melawan ketidakadilan. Sudah terlalu lama kami ditindas dan diabaikan,” katanya penuh emosi.
Lebih lanjut, ia menilai ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan gerakan mogok ini.
“Kami yakin, semua yang tidak senang dengan aksi ini akan menggunakan berbagai cara agar kami berhenti. Padahal yang kami minta tidak banyak. Yang di struktural menikmati terlalu besar, sementara kami terus-menerus menderita,” tambahnya.
Guru SD Busur itu juga menyebut adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam tekanan terhadap kepala sekolah.
“Ini jelas ada tekanan. Kepala sekolah kami ketakutan. Aparat juga disebut ikut menekan,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait tudingan intimidasi tersebut.
Terhitung sejak Kamis (18/9/2025), lebih dari 156 sekolah di Kutai Barat telah menghentikan aktivitas belajar mengajar. Aksi mogok ini dipicu oleh ketidakpuasan para guru terhadap sistem pembagian TPP yang dinilai tidak adil. Mereka menuntut adanya revisi agar tunjangan fungsional guru disejajarkan dengan pejabat struktural.
Para guru menyatakan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Tekanan dan intimidasi, menurut mereka, justru semakin menguatkan semangat perjuangan.
“Ini hak kami. Kami tidak melanggar hukum. Yang kami lawan adalah ketidakadilan,” pungkas guru SD Busur itu.
Berdasarkan Data yang dimpun jurnalikn.com, hingga saat ini hampir 3000 guru mogok kerja atau tidak mengajar siswanya.
JURNALIKN.COM, SENDAWAR – Kasus dugaan pencurian pupuk di lingkungan PT Aneka Raksa International (ARI) menimbulkan tanda tanya besar. Seorang operator Jonder bernama Supriyadi kini ditetapkan sebagai tersangka, meskipun terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dipertanyakan oleh Pemerintah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, serta pihak keluarga.
Peristiwa ini bermula pada 12 Agustus 2025. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, asisten kebun PT ARI mengajukan kasbon pupuk untuk kegiatan pemupukan. Pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan Supriyadi selaku operator jonder, bersama dua tukang langsir, Pindy dan Sapri. Ketiganya menjalankan tugas mengantar pupuk ke blok kebun sesuai instruksi manajemen.
Setelah menyelesaikan pembongkaran pupuk, Supriyadi kembali ke mes. Namun, pada sore hari ia menerima panggilan mendadak terkait laporan kehilangan pupuk. Ia bersama Pindy dan Sapri kemudian diminta melakukan registrasi ulang dan diarahkan ke lokasi penemuan 11 karung pupuk yang ditemukan di pinggir jalan, hanya sekitar 200–300 meter dari kantor utama PT ARI.
Di lokasi tersebut, ketiganya diduga dipaksa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah hasil curian. Pada hari yang sama, mereka dibawa ke Polres Kutai Barat. Esoknya, Supriyadi dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai saksi, namun dalam pemeriksaan kedua, statusnya berubah menjadi tersangka. Sejak saat itu, ia ditahan. Sementara dua rekannya tidak mengalami hal serupa.
Petinggi Kampung Bentas, Abet Nego, menilai proses penetapan tersangka terhadap Supriyadi sangat janggal. Ia mempertanyakan bagaimana pupuk bisa ditemukan di area yang justru berada di dekat kantor utama perusahaan, dengan pengawasan ketat termasuk pos keamanan dan keberadaan anggota Brimob.
“Lokasinya sangat dekat dengan kantor perusahaan. Ada pos keamanan dan pengawasan Brimob. Tapi kenapa karyawan langsung dituding sebagai pelaku? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujar Abet pada Jumat (29/8/2025).
Abet menekankan bahwa kasus semacam ini seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh perusahaan. Menurutnya, langkah pelaporan ke pihak kepolisian seharusnya diambil setelah ada proses klarifikasi yang adil.
“Kalau memang ada dugaan pencurian, panggil karyawan, klarifikasi dulu. Kalau terbukti, bisa diberi sanksi internal. Jangan buru-buru dilaporkan ke polisi,” jelasnya.
Pemerintah Kampung Bentas mengaku telah berupaya menengahi dengan mengusulkan penyelesaian damai melalui surat kesepakatan. Namun, upaya tersebut ditolak oleh PT ARI. Bahkan, perusahaan justru menetapkan lima syarat untuk perdamaian, antara lain:
Pengunduran diri Supriyadi sebagai karyawan,
Pembayaran sewa jonder sebesar Rp40 juta sebulan,dibagi berapa hari di tahan
Penggantian pupuk yang hilang,
Menjaga situasi tetap kondusif,
Menanggung biaya operasional kepolisian.
Menurut Abet, syarat tersebut sangat memberatkan, khususnya terkait biaya operasional polisi.
“Itu jelas tidak benar. Biaya operasional polisi sudah dibiayai oleh negara, tidak boleh dibebankan ke tersangka. Hak-hak hukum tersangka harus dihormati,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa sejak awal, Supriyadi tidak mendapat pendampingan hukum yang layak dan dipaksa mengakui tuduhan tanpa proses pembelaan yang adil.
“Sebelum ada keputusan pengadilan, seseorang masih memiliki hak membela diri. Tidak bisa dipaksa mengakui atau menanggung biaya di luar kewenangannya,” tambahnya.
Abet memperingatkan, jika kasus seperti ini tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Ia menyayangkan karena pemerintah kampung sama sekali tidak dilibatkan dalam penanganan kasus yang berdampak langsung pada warganya.
“Kami tidak membela siapa pun. Tapi perusahaan juga jangan gegabah menyeret aparat sebelum menempuh langkah internal. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa karyawan jadi korban tuduhan sepihak,” ujarnya.
Sementara itu, pihak keluarga Supriyadi mengaku terpukul atas penetapan status tersangka secara mendadak. Mereka menilai proses hukum berjalan tergesa-gesa dan tidak memberi kesempatan untuk pembelaan.
“Awalnya dia dipanggil sebagai saksi, keesokan harinya langsung ditahan sebagai tersangka. Kami sangat kaget,” ungkap Keru, perwakilan keluarga.
Mereka berharap agar perusahaan bersedia membuka ruang dialog untuk mencari solusi damai. Menurut keluarga, Supriyadi hanya menjalankan tugas sesuai perintah kerja.
“Dia hanya pekerja biasa, menjalankan perintah. Jangan sampai dijadikan kambing hitam. Kami menolak syarat damai yang diajukan karena tidak sanggup memenuhinya,” kata Kerok.
Keluarga meminta agar perusahaan dan pihak berwenang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan perkara ini.
“Dia hanya karyawan kecil. Kalau ada masalah, selesaikan secara baik. Jangan langsung dipenjara tanpa memberi ruang pembelaan,” tutupnya.
JURNAL IKN.COM, Sendawar – Polemik masa jabatan kepala adat di Kabupaten Kutai Barat kian memanas. Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Manar Dimansyah, menilai Surat Edaran (SE) Bupati terkait pembatasan masa jabatan kepala adat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali periode, keliru secara hukum dan justru membingungkan masyarakat adat.
Kata Manar, kebijakan pemerintah daerah bermitra dengan Presidium Dewan Adat (PDA) sah-sah saja. Tetapi, ia menekankan hal itu lebih bernuansa politis dari pada yuridis.
“Kalau kita bicara sikap lembaga adat, bagi kami tidak mempermasalahkan kalau pemerintah bermitra dengan PDA dalam mengatur adat istiadat di Kubar. Tapi jelas itu faktor politis, bukan yuridis. Kalau meninjau hukum, tidak ada alasan. SK (Surat Keputusan) saya sebagai Kepala Adat Besar masih berlaku sampai 2029 dan saya dipilih lewat musyawarah besar para kepala adat se-Kubar,” kata Manar kepada jurnalikn.com di kantor DPRD Kubar. Senin (25/8/2025).
Ia juga menegaskan, walaupun pemerintah cenderung bermitra dengan PDA, tetapi lembaga adat besar yang ia pimpin tidak bubar dan tetap memiliki fungsi serta tugas sebagaimana mestinya.
“Lembaga Adat Besar tetap melaksanakan tugas sebagai kepala adat, melakukan pelestarian, pembangunan, memberi izin upacara adat. Itu sudah menjadi tupoksi lembaga adat. Jadi apapun sikap pemerintah, lembaga adat tetap ada,” tegasnya.
Manar juga menegaskan, jabatannya sah karena hasil musyawarah besar yang diatur dalam AD/ART lembaga adat kabupaten. Menurut Manar, jadi tidak ada alasan untuk menganulir keputusan yang telah dibuat lewat mekanisme adat yang sah.
Polemik makin meruncing sejak Bupati Kubar, Frederick Edwin mengeluarkan surat edaran (SE) yang membatasi masa jabatan kepala adat. Menurut Manar, kebijakan itu benar secara umum, tetapi mengabaikan aturan lain, yakni Perda 2006.
“Dalam Perda 2006 ditegaskan bahwa periode kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku. Itu otomatis menganulir pembatasan lima tahun yang disebut dalam SE. Tapi hal ini terabaikan, bahkan SE itu diberlakukan mundur,” tegasnya.
Manar juga menyoroti dampak dari pemberlakuan mundur itu. Banyak kepala adat yang sebelumnya sudah menjabat lebih dari dua periode atau mendapat perpanjangan dari musyawarah besar, kemudian dianggap tidak sah.
“Itu ngawur. Semua keputusan perpanjangan jabatan itu hasil musyawarah para kepala adat, bukan inisiatif saya pribadi. Jadi kalau dibilang tidak sah, dasarnya apa?” kata Manar dengan geram.
Manar menanggapi soal keberadaan PDA yang dianggap legal karena berbadan hukum melalui akta notaris dan pengesahan Kemenkumham.
Kata Manar, lembaga adat tidak bisa disamakan dengan ormas. “Kalau ormas, wajib ada SK Kemenkumham. Tapi lembaga adat berbeda. Walaupun tidak ada SK Kemenkumham, akta pendiriannya bisa dilegalisasi pengadilan. Karena lembaga adat memang bukan ormas,” katanya.
Ia juga menyayangkan, kondisi ini justru membuat masyarakat bingung. Banyak kampung yang menggelar pemilihan kepala adat tanpa dasar hukum yang jelas.
“Mestinya rujukan yang paling utama itu peraturan desa atau peraturan kampung. Tapi di Kutai Barat, peraturan kampung (Perkam) yang dimaksud dalam UU Desa itu belum ada. Jadi kalau pemilihan tetap dilakukan hanya berdasar SE dan Perda 2001, ya dasarnya lemah. Sementara ada Perda 2006 yang justru lebih relevan,” ungkap Manar.
Menurutnya, asas hukum menyebut aturan baru mengesampingkan aturan lama. Maka, Perda 2006 otomatis mengesampingkan Perda sebelumnya, “Tapi kenyataannya, pemerintah justru merujuk ke aturan lama. Itu keliru,” sindir Manar.
Manar sosok yang dikenal paling vokal mengkritik, Meski begitu, Manar mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah. Baginya, pemerintah memang berhak menentukan dengan siapa menjalin kemitraan.
“Itu hak pemerintah. Saya tidak berharap banyak. Hanya saya minta pemerintah jeli, teliti, supaya masyarakat tidak bingung. Kalau SE diberlakukan, seharusnya ke depan, bukan berlaku mundur,” pintanya.
Kata Manar, lembaga adat telah mengirim surat ke DPRD Kubar agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas legitimasi lembaga adat.
“Legitimasi ini penting sekali. Supaya jelas, tidak ada tumpang tindih aturan, dan masyarakat tidak jadi korban kebingungan akibat kebijakan yang keliru,” tutupnya.
Catatan Redaksi:
Polemik ini memperlihatkan benturan serius antara jalur politik pemerintahan dan jalur tradisional adat yang telah berlangsung turun-temurun. Perlu segera ada ruang dialog terbuka dan legal agar hukum adat tidak dipolitisasi dan rakyat tidak dijadikan korban kebingungan regulasi.
Kutai Barat – Jurnal IKN.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali muncul di Desa Linggang Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Sebelumnya, lokasi ini sudah pernah ditertibkan aparat kepolisian. Kini, sejumlah excavator kembali bekerja tanpa rasa takut, seolah hukum tidak berlaku.
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim Jurnal IKN melakukan penelusuran ke lapangan. Hasilnya, terlihat jelas alat berat beroperasi mengeruk tanah untuk emas. Dari keterangan warga, kegiatan ini disebut dikendalikan sosok lama bernama M. Rustam alias Batang, dengan kode operasi “Warna”.
Warga dan Petinggi Kampung Merasa Resah Petinggi Kampung Linggang Tutung, Sugianto, mengaku khawatir dampak buruk dari aktivitas ilegal ini. Ia meminta aparat segera menutup total lokasi tambang yang masuk wilayah desanya, termasuk Kelian Dalam.
“Mohon ditutup total, bantu sampaikan ke pihak kepolisian,” tulisnya lewat pesan singkat, 4 Agustus 2025.
Seorang tokoh masyarakat, berinisial HM, juga mengungkapkan keresahan. Ia menyebut jumlah alat berat yang beroperasi bisa mencapai belasan hingga puluhan unit.
“Kalau dibiarkan, ini makin merusak. Saya setuju ditutup,” tegasnya.
Operasi Aparat Belum Tuntas Sebelumnya, tim khusus Polda Kaltim memang sempat melakukan operasi gabungan pada akhir Juli 2025. Beberapa orang dan alat berat berhasil diamankan. Namun, kenyataannya tambang ilegal masih tetap berjalan.
Nama Darno Hutabarat (DH) disebut sebagai pengatur dana kegiatan ini. Ia bersama sejumlah tokoh diduga mengurus aliran uang dari hasil tambang. Ada istilah “koordinasi ke atas dan ke bawah” untuk menyebut bagaimana dana tersebut dibagi ke berbagai pihak. Skema ini membuat aktivitas PETI di Kubar sulit diberantas karena sudah memiliki jaringan kuat dan rapi.
Penegakan Hukum Dipertanyakan Kasus tambang ilegal ini makin menjadi sorotan karena ada dugaan perlindungan dari pihak tertentu. Misalnya, kasus Matnur, salah satu pemilik excavator, yang sempat ditangkap pada 22 Juli 2025, namun kemudian dilepas tanpa proses hukum jelas. Anehnya, Polres Kutai Barat tidak pernah memberi keterangan resmi soal penangkapan itu.
Nama-nama lain yang juga disebut terlibat antara lain: Anton, Mojo, Suparman, Samsi. Masyarakat Bertanya-Tanya
Kondisi ini membuat masyarakat bingung dan bertanya: • Mengapa tambang ilegal bisa bebas beroperasi kembali? • Siapa yang melindungi aktivitas tersebut? • Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kutai Barat belum dapat dimintai tanggapan.
Jurnal IKN akan terus memantau perkembangan kasus PETI ini, karena masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan lingkungan yang bersih dari praktik tambang ilegal.
JURNAL IKN.COM – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), Nanang Andriani, menegaskan bahwa perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 harus dipahami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanang dalam Rapat Paripurna XXIII Masa Sidang II DPRD Kutai Barat yang digelar di Gedung DPRD pada Jumat (15/8/2025).
“Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar rutinitas administrasi. Ini adalah proses penting untuk menjaga agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi serta aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Berlandaskan Regulasi dan Aspirasi Masyarakat
Dari 25 orang anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), namun hanya hadir 16 orang
Nanang menjelaskan bahwa proses perubahan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunannya telah melalui berbagai tahapan, termasuk revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung hingga kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional.
Perubahan tersebut juga mempertimbangkan realisasi anggaran semester I tahun 2025, dinamika kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, dan kebutuhan strategis yang bersifat mendesak di daerah.
“Kondisi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk fluktuasi harga batubara, kelapa sawit, dan komoditas unggulan lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap positif, ketidakpastian global mengharuskan pemerintah mengelola fiskal dengan lebih hati-hati,” jelasnya.
Arah Kebijakan: Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Inklusif
Usai revisi RKPD 2025, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memperluas manfaat pembangunan. Fokus utama antara lain:
Peningkatan nilai tambah ekonomi
Perluasan lapangan kerja
Penguatan UMKM
Pengembangan industri kreatif dan pariwisata
Peningkatan akses serta konektivitas layanan dasar
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi prioritas. Pemerintah berupaya mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi, memperluas digitalisasi layanan pemerintahan, dan memastikan anggaran berpihak pada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Agenda pembangunan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi landasan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan,” ujar Nanang.
Prioritas 2025: Infrastruktur, Sosial, dan Budaya
Nanang juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2025, di antaranya:
Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan
Penguatan perlindungan sosial
Pelestarian serta penguatan identitas budaya daerah
Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing
Pengembangan kawasan ekonomi potensial
Pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi produk unggulan, penguatan sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tak kalah penting, tata kelola pemerintahan diarahkan agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan masa depan.
“Seluruh program ini dirancang agar dapat memperkuat daya saing daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Tantangan dan Komitmen Adaptif
Di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian global, Nanang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan. Ketergantungan pada harga komoditas dan fluktuasi kebijakan transfer pusat menuntut daerah untuk lebih adaptif dan responsif.
“Kebijakan fiskal yang presisi adalah kunci. Kita harus mampu mengantisipasi risiko dan sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan baru,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa terpaku pada rencana yang kaku. Diperlukan kelincahan dalam menyesuaikan kebijakan agar pembangunan tetap relevan dan berdampak.
Dorongan Kolaborasi untuk Keberhasilan
Nanang berharap proses pembahasan perubahan APBD dapat berlangsung secara konstruktif dan selesai tepat waktu, demi percepatan pelaksanaan program pembangunan.
“Semakin cepat disepakati, semakin cepat pula APBD Perubahan 2025 bisa dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat,” ungkapnya.
Ia menutup penyampaiannya dengan ajakan kolaboratif:
“Keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan membutuhkan dukungan dari semua pihak, pemerintah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Hanya dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan anggaran benar-benar memberi dampak positif bagi daerah,” pungkasnya.
