JURNAL IKN

Kategori: Daerah

Daerah

  • Perubahan KUA-PPAS 2025 Jadi Instrumen Strategis Pembangunan Daerah Kutai Barat

    JURNAL IKN.COM – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), Nanang Andriani, menegaskan bahwa perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 harus dipahami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Nanang dalam Rapat Paripurna XXIII Masa Sidang II DPRD Kutai Barat yang digelar di Gedung DPRD pada Jumat (15/8/2025).

    “Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar rutinitas administrasi. Ini adalah proses penting untuk menjaga agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi serta aspirasi masyarakat,” tegasnya.

    Berlandaskan Regulasi dan Aspirasi Masyarakat

    Dari 25 orang anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), namun hanya hadir 16 orang
    Dari 25 orang anggota DPRD Kutai Barat (Kubar), namun hanya hadir 16 orang

    Nanang menjelaskan bahwa proses perubahan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunannya telah melalui berbagai tahapan, termasuk revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung hingga kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional.

    Perubahan tersebut juga mempertimbangkan realisasi anggaran semester I tahun 2025, dinamika kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, dan kebutuhan strategis yang bersifat mendesak di daerah.

    “Kondisi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk fluktuasi harga batubara, kelapa sawit, dan komoditas unggulan lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap positif, ketidakpastian global mengharuskan pemerintah mengelola fiskal dengan lebih hati-hati,” jelasnya.

    Arah Kebijakan: Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Inklusif

    Usai revisi RKPD 2025, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memperluas manfaat pembangunan. Fokus utama antara lain:

    • Peningkatan nilai tambah ekonomi
    • Perluasan lapangan kerja
    • Penguatan UMKM
    • Pengembangan industri kreatif dan pariwisata
    • Peningkatan akses serta konektivitas layanan dasar

    Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi prioritas. Pemerintah berupaya mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi, memperluas digitalisasi layanan pemerintahan, dan memastikan anggaran berpihak pada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Agenda pembangunan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi landasan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan,” ujar Nanang.

    Prioritas 2025: Infrastruktur, Sosial, dan Budaya

    Nanang juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2025, di antaranya:

    • Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan
    • Penguatan perlindungan sosial
    • Pelestarian serta penguatan identitas budaya daerah
    • Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing
    • Pengembangan kawasan ekonomi potensial

    Pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi produk unggulan, penguatan sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Tak kalah penting, tata kelola pemerintahan diarahkan agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan masa depan.

    “Seluruh program ini dirancang agar dapat memperkuat daya saing daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

    Tantangan dan Komitmen Adaptif

    Di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian global, Nanang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan. Ketergantungan pada harga komoditas dan fluktuasi kebijakan transfer pusat menuntut daerah untuk lebih adaptif dan responsif.

    “Kebijakan fiskal yang presisi adalah kunci. Kita harus mampu mengantisipasi risiko dan sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan baru,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah tidak bisa terpaku pada rencana yang kaku. Diperlukan kelincahan dalam menyesuaikan kebijakan agar pembangunan tetap relevan dan berdampak.

    Dorongan Kolaborasi untuk Keberhasilan

    Nanang berharap proses pembahasan perubahan APBD dapat berlangsung secara konstruktif dan selesai tepat waktu, demi percepatan pelaksanaan program pembangunan.

    “Semakin cepat disepakati, semakin cepat pula APBD Perubahan 2025 bisa dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat,” ungkapnya.

    Ia menutup penyampaiannya dengan ajakan kolaboratif:

    “Keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan membutuhkan dukungan dari semua pihak, pemerintah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Hanya dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan anggaran benar-benar memberi dampak positif bagi daerah,” pungkasnya.

    Penulis: Johansyah

  • Kabag Ops Polres Kubar: Seluruh Personel Harus Siaga Penuh Hadapi Ancaman Karhutla di Musim Kemarau

    JURNAL IKN.COM SENDAWAR – Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Kutai Barat (Kubar), Kompol E. Teguh Budi, menegaskan bahwa seluruh personel kepolisian harus berada dalam kondisi siaga penuh menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meningkat seiring masuknya musim kemarau panjang di wilayah Kutai Barat.

    Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kompol Teguh saat memimpin apel pagi di Lapangan Mapolres Kubar, pada Rabu (6/8/2025). Ia menyampaikan bahwa kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan berpotensi tinggi memicu karhutla di sejumlah wilayah rawan.

    “Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu api membesar, tapi tangani sejak dini dengan kolaborasi aktif bersama instansi terkait dan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam arahannya, Kompol Teguh menekankan pentingnya pemanfaatan Aplikasi Lembuswana, sistem deteksi dini berbasis satelit yang dikembangkan Polda Kalimantan Timur untuk memantau titik-titik panas (hotspot). Ia meminta seluruh personel aktif memonitor data dari aplikasi tersebut sebagai langkah antisipatif.

    Selain itu, personel juga diinstruksikan untuk meningkatkan patroli rutin, menjalin komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, serta menerapkan pendekatan humanis dalam setiap tindakan pencegahan maupun penanggulangan.

    “Stabilitas wilayah bukan hanya soal keamanan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kita. Jaga komunikasi yang baik, jangan sampai ada jarak antara polisi dan rakyat,” ujar Teguh.

    Ia juga mengingatkan personel untuk tetap menjaga disiplin, semangat, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayah dari bencana karhutla.

    “Saya harap seluruh personel tetap tanggap terhadap dinamika di lapangan, dan tidak lengah. Musim kemarau kali ini menuntut kita untuk selalu siap, setiap saat,” pungkasnya.

    Penulis: Johansyah

  • Diaspora Indonesia Tanam Pohon di IKN: Wujud Kolaborasi Global Bangun Kota Nusantara Berkelanjutan

    • REPORTASE EXPOSE.COM NUSANTARA — Ratusan anggota Indonesian Diaspora Network (IDN) Global bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar aksi penanaman pohon di kawasan Embung MBH, Kamis (31/7/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Congress of Indonesian Diaspora ke-8 dan menjadi simbol nyata kontribusi global dalam mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

    Lebih dari 200 lubang tanam disiapkan oleh OIKN untuk kegiatan ini. Jenis tanaman yang ditanam mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman hayati Indonesia, mulai dari tanaman endemik Kalimantan seperti Balangeran, tanaman herbal seperti daun salam, hingga tanaman hias seperti Ketapang Kencana, Tabebuya, Bungur, dan Pucuk Merah.

    Seluruh tanaman ini berfungsi memperkuat ekosistem serta memperindah lanskap kota.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir dan memimpin kegiatan, didampingi para pejabat eselon I dan II dari berbagai kedeputian, pegawai OIKN, serta perwakilan Artha Graha sebagai mitra sponsor.

    Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi diaspora yang turut menyumbangkan semangat dan kontribusi dalam pembangunan IKN.

    “Selamat datang Bapak-Ibu Diaspora di Embung MBH. Sebagai simbol kolaborasi, area ini ke depannya akan kita sebut sebagai Diaspora Park atau Taman Diaspora,” ujar Basuki.

    Salah satu peserta, Joseph Wan, diaspora asal Melbourne, Australia, mengungkapkan kekagumannya terhadap progres pembangunan IKN yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan.

    “Saya sangat terkesan dengan pembangunan di Nusantara yang begitu pesat dan berorientasi pada keberlanjutan. Ruang terbuka hijaunya luas, dan saya merasa sangat disambut. Saya pasti akan kembali,” ucapnya.

    Aksi penanaman pohon ini tidak hanya memperkuat aspek ekologis kawasan, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara diaspora Indonesia dengan OIKN dalam membangun masa depan IKN yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

    Penulis; Johansyah

     

  • Kementerian PU Tegaskan Penyelesaian Proyek Multi‑Year di IKN: Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema multi‑year, yang dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Yongki Junoasmoro, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa (29 Juli 2025).

    Menurut Triono, kehadiran tim lengkap dari seluruh unit organisasi, mulai dari Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, hingga Inspektorat Jenderal menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur dan kawasan IKN.

    “Kami hadir dengan tim lengkap… ini menunjukkan keseriusan kami membangun Kalimantan Timur, termasuk IKN,” ujar Triono.

    Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi, termasuk pemeliharaan rutin.

    Pembangunan Jalan Tol Balikpapan, IKN serta jalan lingkungan KIPP sebagai akses penghubung antarinstansi dan perumahan pekerja/eselon.

    Fasilitas keagamaan dan gedung pemerintahan, termasuk proyek istana wakil presiden, kantor kementerian, dan sekolah rakyat.

    Proyek padat karya dari Direktorat Cipta Karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal.

    Triono menegaskan bahwa sebagian besar proyek tersebut bersifat multi‑year, artinya dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.

    “Target kami adalah menyelesaikan sebagian besar proyek pada tahun depan dan dua tahun ke depan,” tambahnya.

    Namun Triono menggarisbawahi bahwa kesinambungan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan persetujuan anggaran dari DPR, khususnya Komisi V. Ia menekankan pentingnya desain pembiayaan yang matang sehingga beban anggaran tidak menumpuk di satu periode.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang turut meninjau tol Balikpapan–IKN menyatakan apresiasi atas progres fisik yang telah berjalan sesuai jadwal. Wakil rakyat menyoroti sector penting tol sebagai pendukung percepatan pembangunan dan konektivitas kawasan IKN.

    Anggota Komisi V, Novita Wijayanti, memastikan bahwa progres tol sektor 3A Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 80% dari total 48 km. Ia memberikan masukan agar aspek pelayanan minimum tol, terutama drainase, kelengkapan lampu jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, tidak diabaikan.

    “Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi… Jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan… Begitu juga dengan lampu jalan.

    Anggota lainnya, Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tol IKN adalah tulang punggung percepatan pengembangan ibu kota baru, karena memangkas waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN serta memperlancar arus logistik.

    “Tanpa tol ini, akses ke IKN akan sulit dan pembangunan akan berjalan lambat, “katanya.

    Dengan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak, Kementerian PUPR menargetkan seluruh infrastruktur dasar di IKN dapat rampung sesuai jadwal, bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi di ibu kota masa depan.

    Proyek infrastruktur utama IKN berjalan via skema multi‑year.

    Berbagai unit PUPR terlibat aktif sejak tahap awal.

    Penulis: Johansyah.

  • Bandara VVIP IKN Rampung, Serah Terima Proyek Dijadwalkan 1 Agustus 2025

    JURNAL IKN.COM Nusantara – Proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dinyatakan rampung 100 persen dan siap memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) pada 1 Agustus 2025.

    Proyek strategis ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur utama mendukung perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

    Dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan (PP), PT BAP, dan PT RE, proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4,22 triliun.

    Pembangunan mencakup area sepanjang 7,76 kilometer, meliputi landasan pacu sepanjang 3.000 meter, taxiway 290 meter, apron 470 meter, serta jalan relokasi sepanjang 4,7 kilometer.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi, serta telah melalui proses penyelesaian fisik secara menyeluruh.

    Seluruh elemen utama seperti runway, taxiway, apron, terminal VIP dan VVIP telah rampung dan siap untuk operasional terbatas tahap awal.

    “Kami berkomitmen memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Bandara IKN, Senin (28/7/2025).

    Bandara ini berdiri di atas lahan seluas 621 hektare dan mampu melayani pesawat berbadan lebar, termasuk Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Lokasinya yang hanya berjarak 23 kilometer dari titik nol IKN menjadikannya gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru.

    Terminal VVIP dan VIP seluas 7.350 meter persegi dilengkapi fasilitas seperti lounge eksklusif, ruang rapat, serta ruang istirahat untuk Presiden dan tamu negara.

    Bandara ini ditargetkan mampu melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun.

    Sementara itu, progres pembangunan sisi darat telah diserahterimakan pada awal 2025. Tahap lanjutan pembangunan akan dilakukan pada periode 2025–2027, mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Keamanan Penerbangan, Balai Kalibrasi, BMKG, bangunan pemeliharaan, Airport Operation Centre (AOC), rumah dinas, pujasera, jogging track, dan infrastruktur pendukung lainnya.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyoroti pentingnya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam tahap pengembangan berikutnya.

    Koordinasi erat dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

    Selain itu, Lukman mengapresiasi peran pengawasan dan dukungan dari Komisi V DPR RI sebagai kontrol publik yang konstruktif.

    “Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan agar proyek berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Pemerintah juga tengah menyelesaikan regulasi untuk mengubah status Bandara Internasional Nusantara dari bandara VVIP menjadi bandara umum. Langkah ini diambil guna memperluas fungsi bandara dalam melayani penerbangan komersial dan mendukung arus mobilitas serta investasi di kawasan IKN.

    “Perpres tentang perubahan status bandara sedang difinalisasi. Di Kementerian Perhubungan, seluruh pasal teknis telah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi antar kementerian,” tambah Lukman.

    Dengan rampungnya pembangunan dan berfungsinya bandara VVIP ini, akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan semakin cepat dan efisien, sekaligus menandai kesiapan Nusantara menyambut perpindahan ibu kota secara bertahap.

    Penulis: Johansyah

  • Panja OG-P DPR RI Kunjungi OIKN: Dorong Pemerintahan Terbuka di Ibu Kota Nusantara

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA (IKN) – Dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja Open Government Partnership (Panja OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/07/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta mempercepat pembangunan IKN menuju status sebagai Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bentuk respon terhadap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya sebagai sumber informasi yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas mengenai progres pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami berharap kunjungan ini dapat membawa pandangan baru bagi DPR dalam mendukung tata kelola daerah sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga momentum ini dapat memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi mutakhir,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga menyampaikan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Model birokrasi yang dikembangkan di IKN diharapkan menjadi role model bagi kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang akan beroperasi di kawasan ini.

    Ia menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, mulai dari akuntabilitas tata kelola, desain bangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Penulis: Johansyah

     

  • Skandal Di Balik Gagalnya Tender Ruang Kelas SD 001 Sekolaq Darat: Rp3,3 Miliar Menguap, Kontraktor Ngamuk, ULP Menghilang!

    Skandal Di Balik Gagalnya Tender Ruang Kelas SD 001 Sekolaq Darat: Rp3,3 Miliar Menguap, Kontraktor Ngamuk, ULP Menghilang!

    JURNAL IKN.COM SENDAWAR – Proyek pembangunan ruang kelas baru SD Negeri 001 Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, Kutai Barat (Kubar) senilai Rp3,3 miliar resmi gagal tender pada Senin (14/7/2025). Dana jumbo yang bersumber dari APBD Murni 2025 itu kini menggantung tanpa kejelasan. Publik bertanya-tanya: ada apa di balik kegagalan ini?

    Bangunan beton berukuran 9 x 27 meter tersebut sejatinya menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan di pelosok Kubar. Namun, harapan itu mendadak kandas. Yusuf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar, mengakui tender proyek tersebut resmi gagal, tapi tak tahu apa penyebabnya.

    “Iya, proyek gagal tender. Akan dilelang ulang, tapi saya belum tahu kenapa bisa gagal,” ujarnya datar.

    Lebih mengejutkan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kubar juga mengaku tidak tahu-menahu alasan kegagalan tersebut. Ia menyebut belum ada koordinasi sama sekali dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), padahal ULP adalah pihak yang bertanggung jawab atas teknis pelelangan.

    “Sampai sekarang saya belum tahu, itu urusan ULP,” katanya lepas tangan.

    Di tengah kabut ketidakjelasan ini, muncul sinyal keruh. Yusuf membantah adanya persekongkolan dalam proses tender, namun mengaku ada rekanan yang mengeluh keras soal mekanisme lelang.

    Lebih mencurigakan lagi, Kepala ULP Pemkab Kubar, Cristian Gamas, tak berada di tempat saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. Suasana di kantor ULP mendadak panas, kontraktor mulai berbondong-bondong datang, menuntut kejelasan.

    Pertanyaannya: apakah proyek ini sengaja digagalkan? Siapa yang bermain di balik layar? Dan mengapa Rp3,3 miliar uang rakyat belum jelas nasibnya?

    Penulis : Johansyah.

  • Puslitbang Polri Lakukan Evaluasi Kualitas Kendaraan Dinas di Polres Langkat

    JURNAL IKN.COM LANGKAT – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan kunjungan kerja ke Polres Langkat dalam rangka penelitian bertajuk “Evaluasi Kualitas Kendaraan Dinas Operasional Kepolisian di Satuan Kewilayahan”, pada Selasa (15/7/2025). Penelitian ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kendaraan dinas, khususnya pada fungsi Binmas dan Samapta.

    Tim Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol. Guno Pitoyo, S.I.K., M.H., dan beranggotakan AKBP Septi Astuti, Ipda Alfian Setyo Nugroho, serta konsultan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Suryadi. Mereka mengumpulkan data melalui kuesioner online dan wawancara langsung dengan para pengguna kendaraan dinas di lapangan.

    Menurut Kombes Guno, kendaraan operasional merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, mulai dari patroli, pengamanan, hingga respons cepat terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, kualitas kendaraan menjadi aspek vital yang tidak boleh diabaikan.

    “Penelitian ini bukan sekadar evaluasi teknis, tapi juga merupakan bagian dari Grand Strategy Polri 2025–2045 yang menitikberatkan pada penguatan teknologi, infrastruktur, dan logistik,” jelasnya.

    Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, melalui Wakapolres Kompol Husnil Mubarok Daulay menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai evaluasi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pemeliharaan, keamanan, dan kelayakan kendaraan dinas di wilayah hukum Polres Langkat.

    “Kendaraan dinas adalah ujung tombak kami di lapangan. Evaluasi seperti ini sangat kami butuhkan untuk menjamin kesiapsiagaan personel dalam bertugas,” ujar Kompol Husnil.

    Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2025, mencakup sejumlah Polres di wilayah Polda Sumatera Utara sebagai bagian dari pengambilan sampel nasional. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat melahirkan kebijakan berbasis data yang mendukung peningkatan kinerja kepolisian secara optimal di masa mendatang. (*)

  • BPSDMD Kalsel Gelar Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Digital Bertema AI untuk ASN Pemprov

    JURNAL IKN.COM KALSEL — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi membuka Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Digital Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, dan akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 14 hingga 18 Juli 2025.

    Pelatihan kali ini mengusung tema “Artificial Intelligence (AI) dalam Pemerintahan”, dengan fokus pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.

    Pelaksana Tugas Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Sulkan, melalui Sekretaris BPSDMD, Muhammad Sahrizal Fauzan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence telah menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital, termasuk di sektor pemerintahan.

    “Kehadiran teknologi AI mendorong efisiensi kerja, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang lebih adaptif dan presisi. Oleh karena itu, kompetensi ASN dalam memahami dan memanfaatkan teknologi AI menjadi suatu keniscayaan yang harus dipersiapkan sejak dini,” ujar Sahrizal.

    Ia menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang relevan dan kontekstual, agar para peserta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis elektronik.

    “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong mereka untuk mampu mengidentifikasi potensi penerapan AI di unit kerja masing-masing secara bertanggung jawab, terukur, dan sesuai dengan regulasi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara disiplin dan antusias. Menurutnya, tujuan utama pelatihan bukan semata memperoleh sertifikat, melainkan membentuk pola pikir serta kompetensi baru yang mampu mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

    Sementara itu, dalam laporan panitia pelaksana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Hamdanie, disebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis BPSDMD Provinsi Kalsel untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman serta keterampilan teknis dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip SPBE,” ujar Hamdanie.

    Sebanyak 30 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan ini. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara virtual, serta didukung penuh oleh para widyaiswara BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan.

  • Semarak Nusantara Fun Walk: Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Perkuat Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan di IKN

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA — Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh BNN Kota Balikpapan, menggelar kegiatan Nusantara Fun Walk pada Minggu (13/07/2025) di kawasan inti IKN.

    Kegiatan ini menjadi simbol komitmen terhadap pola hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat Nusantara. Dimulai dari hal sederhana seperti jalan sehat, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan zat adiktif.

    Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran lebih dari 1.600 peserta dari berbagai kalangan. Acara dimulai dengan flag-off atau pelepasan peserta secara simbolis oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bersama Ketua FKMS Supian Nur, serta perwakilan dari BNN Kota Balikpapan, Kombes Pol. Bonifasio Rahadianto.

    “Selamat mengikuti Nusantara Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan di masa yang akan datang,” ujar Alimuddin dalam sambutannya.

    Peserta memulai rute dari depan Kantor Otorita IKN dengan latar Plaza Bhinneka Tunggal Ika, sebuah landmark yang mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan bangsa. Setelah sesi pemanasan bersama, peserta berjalan melewati Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Grande, dan finish di Amphiteater Sentra Massa Plaza Seremoni.

    Tak hanya kegiatan fisik, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan tambahan. Di lokasi acara tersedia stan kuliner dari pelaku UMKM lokal, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari RSUP Kemenkes Nusantara, serta panggung hiburan rakyat yang menampilkan seni dan budaya lokal. Untuk menambah semangat, panitia juga membagikan beragam doorprize menarik kepada para peserta.

    Meskipun diselenggarakan dalam rangka HANI 2025 yang diperingati setiap 26 Juni, Nusantara Fun Walk lebih dari sekadar perayaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang interaksi yang inklusif bagi seluruh warga IKN maupun masyarakat di wilayah delineasi, dalam semangat membangun ibu kota yang sehat, berdaya, dan menyatu dalam kebersamaan.

    Reporter: Dian