JURNAL IKN

Kategori: Polri

  • Skandal Di Balik Gagalnya Tender Ruang Kelas SD 001 Sekolaq Darat: Rp3,3 Miliar Menguap, Kontraktor Ngamuk, ULP Menghilang!

    Skandal Di Balik Gagalnya Tender Ruang Kelas SD 001 Sekolaq Darat: Rp3,3 Miliar Menguap, Kontraktor Ngamuk, ULP Menghilang!

    JURNAL IKN.COM SENDAWAR – Proyek pembangunan ruang kelas baru SD Negeri 001 Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, Kutai Barat (Kubar) senilai Rp3,3 miliar resmi gagal tender pada Senin (14/7/2025). Dana jumbo yang bersumber dari APBD Murni 2025 itu kini menggantung tanpa kejelasan. Publik bertanya-tanya: ada apa di balik kegagalan ini?

    Bangunan beton berukuran 9 x 27 meter tersebut sejatinya menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan di pelosok Kubar. Namun, harapan itu mendadak kandas. Yusuf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar, mengakui tender proyek tersebut resmi gagal, tapi tak tahu apa penyebabnya.

    “Iya, proyek gagal tender. Akan dilelang ulang, tapi saya belum tahu kenapa bisa gagal,” ujarnya datar.

    Lebih mengejutkan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kubar juga mengaku tidak tahu-menahu alasan kegagalan tersebut. Ia menyebut belum ada koordinasi sama sekali dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), padahal ULP adalah pihak yang bertanggung jawab atas teknis pelelangan.

    “Sampai sekarang saya belum tahu, itu urusan ULP,” katanya lepas tangan.

    Di tengah kabut ketidakjelasan ini, muncul sinyal keruh. Yusuf membantah adanya persekongkolan dalam proses tender, namun mengaku ada rekanan yang mengeluh keras soal mekanisme lelang.

    Lebih mencurigakan lagi, Kepala ULP Pemkab Kubar, Cristian Gamas, tak berada di tempat saat dimintai konfirmasi oleh wartawan. Suasana di kantor ULP mendadak panas, kontraktor mulai berbondong-bondong datang, menuntut kejelasan.

    Pertanyaannya: apakah proyek ini sengaja digagalkan? Siapa yang bermain di balik layar? Dan mengapa Rp3,3 miliar uang rakyat belum jelas nasibnya?

    Penulis : Johansyah.

  • Puslitbang Polri Lakukan Evaluasi Kualitas Kendaraan Dinas di Polres Langkat

    JURNAL IKN.COM LANGKAT – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan kunjungan kerja ke Polres Langkat dalam rangka penelitian bertajuk “Evaluasi Kualitas Kendaraan Dinas Operasional Kepolisian di Satuan Kewilayahan”, pada Selasa (15/7/2025). Penelitian ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kendaraan dinas, khususnya pada fungsi Binmas dan Samapta.

    Tim Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol. Guno Pitoyo, S.I.K., M.H., dan beranggotakan AKBP Septi Astuti, Ipda Alfian Setyo Nugroho, serta konsultan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Suryadi. Mereka mengumpulkan data melalui kuesioner online dan wawancara langsung dengan para pengguna kendaraan dinas di lapangan.

    Menurut Kombes Guno, kendaraan operasional merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, mulai dari patroli, pengamanan, hingga respons cepat terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, kualitas kendaraan menjadi aspek vital yang tidak boleh diabaikan.

    “Penelitian ini bukan sekadar evaluasi teknis, tapi juga merupakan bagian dari Grand Strategy Polri 2025–2045 yang menitikberatkan pada penguatan teknologi, infrastruktur, dan logistik,” jelasnya.

    Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, melalui Wakapolres Kompol Husnil Mubarok Daulay menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai evaluasi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pemeliharaan, keamanan, dan kelayakan kendaraan dinas di wilayah hukum Polres Langkat.

    “Kendaraan dinas adalah ujung tombak kami di lapangan. Evaluasi seperti ini sangat kami butuhkan untuk menjamin kesiapsiagaan personel dalam bertugas,” ujar Kompol Husnil.

    Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2025, mencakup sejumlah Polres di wilayah Polda Sumatera Utara sebagai bagian dari pengambilan sampel nasional. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat melahirkan kebijakan berbasis data yang mendukung peningkatan kinerja kepolisian secara optimal di masa mendatang. (*)

  • Semarak Nusantara Fun Walk: Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Perkuat Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan di IKN

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA — Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku (FKMS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh BNN Kota Balikpapan, menggelar kegiatan Nusantara Fun Walk pada Minggu (13/07/2025) di kawasan inti IKN.

    Kegiatan ini menjadi simbol komitmen terhadap pola hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat Nusantara. Dimulai dari hal sederhana seperti jalan sehat, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan zat adiktif.

    Antusiasme masyarakat terlihat dari kehadiran lebih dari 1.600 peserta dari berbagai kalangan. Acara dimulai dengan flag-off atau pelepasan peserta secara simbolis oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bersama Ketua FKMS Supian Nur, serta perwakilan dari BNN Kota Balikpapan, Kombes Pol. Bonifasio Rahadianto.

    “Selamat mengikuti Nusantara Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan di masa yang akan datang,” ujar Alimuddin dalam sambutannya.

    Peserta memulai rute dari depan Kantor Otorita IKN dengan latar Plaza Bhinneka Tunggal Ika, sebuah landmark yang mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan bangsa. Setelah sesi pemanasan bersama, peserta berjalan melewati Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jalan Grande, dan finish di Amphiteater Sentra Massa Plaza Seremoni.

    Tak hanya kegiatan fisik, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan tambahan. Di lokasi acara tersedia stan kuliner dari pelaku UMKM lokal, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari RSUP Kemenkes Nusantara, serta panggung hiburan rakyat yang menampilkan seni dan budaya lokal. Untuk menambah semangat, panitia juga membagikan beragam doorprize menarik kepada para peserta.

    Meskipun diselenggarakan dalam rangka HANI 2025 yang diperingati setiap 26 Juni, Nusantara Fun Walk lebih dari sekadar perayaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang interaksi yang inklusif bagi seluruh warga IKN maupun masyarakat di wilayah delineasi, dalam semangat membangun ibu kota yang sehat, berdaya, dan menyatu dalam kebersamaan.

    Reporter: Dian

  • Pasca Pemutihan Pajak Berakhir, Pemprov Jateng Gencarkan Razia dan Edukasi Masyarakat

    JURNAL IKN.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan razia pajak dan pemeriksaan kendaraan bermotor usai berakhirnya program pemutihan bertajuk “Tak Diskon Maka Tak Sayang” pada 30 Juni 2025.

    Penertiban dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng bekerja sama dengan Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) dan pihak kepolisian. Salah satu kegiatan razia digelar di kawasan Benteng Fort Willem II, Semarang, pada Kamis (10/7/2025).

    Kasatlantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani, menjelaskan bahwa razia tidak hanya menyasar kepatuhan pajak kendaraan, tetapi juga kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan lainnya.

    “Fokus kami dalam kegiatan ini bukan hanya soal STNK dan pajak, tapi juga kelengkapan lain seperti SIM, helm, dan kondisi kendaraan. Semua demi keselamatan dan ketertiban,” tuturnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

    Ia menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukan bersifat represif, melainkan juga sebagai upaya edukasi untuk mendorong kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak secara rutin dan tertib berlalu lintas.

    Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Chairunnisa, menyampaikan bahwa program pemutihan yang berlangsung dari 8 April hingga 30 Juni 2025 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

    “Masyarakat sangat memanfaatkan program pemutihan kemarin, apalagi bagi yang lupa membayar atau belum memiliki kesempatan untuk membayar,” ungkapnya.

    Selama program berlangsung, tercatat rata-rata 3.000 wajib pajak per hari dilayani di seluruh wilayah Jawa Tengah.

    Chairunnisa juga menegaskan bahwa edukasi tidak akan berhenti meskipun program pemutihan telah selesai. Pihaknya akan terus menggencarkan penertiban dan sosialisasi langsung ke lapangan, termasuk ke kecamatan, sekolah, dan perusahaan yang membutuhkan pelayanan.

    “Ini adalah strategi untuk memastikan kepatuhan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Dalam kegiatan razia tersebut, tercatat 83 kendaraan terjaring tilang dengan berbagai pelanggaran. Sebanyak 17 orang di antaranya langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat, dengan total penerimaan mencapai Rp 5,15 juta.

    Salah satu wajib pajak yang terjaring, Andira Kusuma, mengaku kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi peraturan.

    “Kalau tidak mau kena tilang, ya harus taat bayar pajak. Kegiatan seperti ini membuat masyarakat lebih tertib, dan keselamatan tetap yang utama,” ucapnya.