JURNAL IKN

Kategori: Polri

  • Mogok Mengajar Meluas di Kutai Barat, Guru SD Busur Ungkap Intimidasi ke Kepala Sekolah: Kami Lawan Ketidakadilan

    JURNAL IKN.COM, JURNAL IKN.COM – Gelombang aksi mogok mengajar ratusan guru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus membesar. Di balik penguatan konsolidasi gerakan ini, muncul dugaan adanya tekanan terhadap sejumlah kepala sekolah, terutama dari satuan pendidikan besar. Bahkan, disebut-sebut tekanan tersebut melibatkan aparat kepolisian.

    Seorang guru dari SDN 001 Busur, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menyebut bahwa kepala sekolah tempat ia mengajar mendapat intimidasi agar menurunkan spanduk protes yang dipasang para guru.

    “Mas, kepala sekolah kami juga diancam. Disuruh turunkan spanduk yang kami pasang. Padahal itu bentuk protes kami. Mereka memang mengincar sekolah-sekolah besar supaya goyah. Kalau yang besar runtuh, yang kecil-kecil akan ikut lemah,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, tekanan paling nyata dirasakan di dua sekolah besar, yakni SDN 001 Busur dan SMPN 1 Simpang Raya. Kedua sekolah ini memiliki jumlah siswa lebih dari seribu orang, termasuk anak-anak dari kalangan pejabat daerah.

    “Karena itu sekolah besar, jadi disorot. Sepertinya ada upaya sistematis untuk menggagalkan aksi mogok ini sebelum tuntutan kami dipenuhi,” tambahnya.

    Guru tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap kepala sekolah dapat menghambat keberanian para guru untuk melanjutkan aksi. Namun, ia menegaskan bahwa mogok kerja adalah hak setiap individu.

    “Kami memang bukan ahli hukum, tapi advokat yang kami gandeng bilang, mogok kerja itu hak setiap orang. Mau kerja atau tidak, itu keputusan pribadi, bukan hal yang bisa dilarang,” ujarnya.

    Ia menegaskan, mogok mengajar bukan tindakan melawan hukum, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah lama dirasakan para guru, khususnya dalam hal pembagian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

    “Kami ini guru-guru biasa, tidak punya kekuatan, tapi kami ingin melawan ketidakadilan. Sudah terlalu lama kami ditindas dan diabaikan,” katanya penuh emosi.

    Lebih lanjut, ia menilai ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan gerakan mogok ini.

    “Kami yakin, semua yang tidak senang dengan aksi ini akan menggunakan berbagai cara agar kami berhenti. Padahal yang kami minta tidak banyak. Yang di struktural menikmati terlalu besar, sementara kami terus-menerus menderita,” tambahnya.

    Guru SD Busur itu juga menyebut adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam tekanan terhadap kepala sekolah.

    “Ini jelas ada tekanan. Kepala sekolah kami ketakutan. Aparat juga disebut ikut menekan,” tuturnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait tudingan intimidasi tersebut.

    Terhitung sejak Kamis (18/9/2025), lebih dari 156 sekolah di Kutai Barat telah menghentikan aktivitas belajar mengajar. Aksi mogok ini dipicu oleh ketidakpuasan para guru terhadap sistem pembagian TPP yang dinilai tidak adil. Mereka menuntut adanya revisi agar tunjangan fungsional guru disejajarkan dengan pejabat struktural.

    Para guru menyatakan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Tekanan dan intimidasi, menurut mereka, justru semakin menguatkan semangat perjuangan.

    “Ini hak kami. Kami tidak melanggar hukum. Yang kami lawan adalah ketidakadilan,” pungkas guru SD Busur itu.

    Berdasarkan Data yang dimpun jurnalikn.com, hingga saat ini hampir 3000 guru mogok kerja atau tidak mengajar siswanya.

    Reporter: SW

  • Ratusan Massa Gerbang Dayak datangi Kantor PT Lonsum. Ledakkan Tuntutan atas PHK Brutal, Plasma Fiktif, dan Konflik Lahan

    Jurnalikn.com, Sendawar – Sekitar 150 massa dari Organisasi Gerbang Dayak datangi Kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit PT London Sumatra (Lonsum) dalam aksi damai penuh semangat dan tekanan publik. Mereka datang dari lima DPC, termasuk Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga Barito, mereka membawa enam tuntutan keras yang dinilai sebagai jeritan masyarakat terhadap ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan.

    Dipimpin langsung oleh Ketua DPC Gerbang Dayak Kutai Barat, Kaderudin, aksi ini menyoroti persoalan pelik yang selama ini terkesan diabaikan Perusahaan. PHK sepihak terhadap 22 karyawan, program plasma yang tak menyentuh rakyat, hingga konflik lahan yang terus menganga tanpa solusi.

    “Ini bukan sekadar protes, ini perlawanan terhadap kesewenang-wenangan! Kami hanya minta keadilan. Pekerja yang dipecat mendadak harus mendapat pesangon sesuai masa kerja. Jangan main sikat!” tegas Kaderudin dalam orasinya yang membakar semangat massa. Kamis (11/09/2025) pagi.

    Persoalan plasma juga dinilai sebagai ilusi tanpa bukti nyata. Ia menyebut program plasma di Draya nyaris tak memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat lokal.

    “Kami lelah dibodohi data di atas kertas! Kami minta keterlibatan langsung warga untuk mengecek progres di lapangan. Jangan sampai plasma hanya jadi proyek fiktif,” lanjut Kaderudin, mengecam ketertutupan perusahaan.

    Sementara itu, pihak PT Lonsum melalui Staf Legal, Jepri Ritonga, menyatakan bahwa perusahaan menghargai aspirasi warga, dan menyebut beberapa poin telah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun ia mengakui hasilnya belum memuaskan, sehingga kini kasus PHK dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

    “Kami tidak menutup ruang dialog. Soal lahan masyarakat, pengecekan bersama dengan pihak kepolisian dan Muspika akan dilakukan 25–28 September,” ujar Jepri mencoba meredam ketegangan.

    Terkait program plasma di Draya, Jepri menegaskan bahwa perusahaan memang telah membuka lahan, tetapi pengembangan masih berjalan. “Evaluasi koperasi dan pelibatan anggota akan kami bahas secara berkala,” tambahnya singkat.

    Sementara itu, Kabagops Polres Kutai Barat, Kompol Emanuel Teguh Budi Santoso, S.Th, meminta semua pihak agar tenang dan tetap menjaga kondusivitas.” Saya berharap persoalan ini bisa dibawa dalam suasana damai sehingga apa yang kita suarakan bisa diterima pihak Perusahaan. Dan saya minta kepada pihak Perusahaan agar mematuhi apa yang telah tertuang didalam berita acara oleh para pihak, “ tegasnya.

    Meski aksi berlangsung tertib dan damai, suara massa hari ini menggema sebagai peringatan serius bagi PT Lonsum, bahwa kesabaran masyarakat adat Dayak ada batasnya. Dan ketika suara itu meledak, ia bukan sekadar tuntutan, melainkan alarm perubahan yang tak bisa diabaikan.

    Penulis: Johansyah.

  • Dugaan Pencurian Pupuk di PT ARI, Supriyadi Jadi Tersangka: Pemerintah Kampung dan Keluarga Pertanyakan Proses Hukum

    JURNALIKN.COM, SENDAWAR – Kasus dugaan pencurian pupuk di lingkungan PT Aneka Raksa International (ARI) menimbulkan tanda tanya besar. Seorang operator Jonder bernama Supriyadi kini ditetapkan sebagai tersangka, meskipun terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dipertanyakan oleh Pemerintah Kampung Bentas, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, serta pihak keluarga.

    Peristiwa ini bermula pada 12 Agustus 2025. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, asisten kebun PT ARI mengajukan kasbon pupuk untuk kegiatan pemupukan. Pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan Supriyadi selaku operator jonder, bersama dua tukang langsir, Pindy dan Sapri. Ketiganya menjalankan tugas mengantar pupuk ke blok kebun sesuai instruksi manajemen.

    Setelah menyelesaikan pembongkaran pupuk, Supriyadi kembali ke mes. Namun, pada sore hari ia menerima panggilan mendadak terkait laporan kehilangan pupuk. Ia bersama Pindy dan Sapri kemudian diminta melakukan registrasi ulang dan diarahkan ke lokasi penemuan 11 karung pupuk yang ditemukan di pinggir jalan, hanya sekitar 200–300 meter dari kantor utama PT ARI.

    Di lokasi tersebut, ketiganya diduga dipaksa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah hasil curian. Pada hari yang sama, mereka dibawa ke Polres Kutai Barat. Esoknya, Supriyadi dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai saksi, namun dalam pemeriksaan kedua, statusnya berubah menjadi tersangka. Sejak saat itu, ia ditahan. Sementara dua rekannya tidak mengalami hal serupa.

    Petinggi Kampung Bentas, Abet Nego, menilai proses penetapan tersangka terhadap Supriyadi sangat janggal. Ia mempertanyakan bagaimana pupuk bisa ditemukan di area yang justru berada di dekat kantor utama perusahaan, dengan pengawasan ketat termasuk pos keamanan dan keberadaan anggota Brimob.

    “Lokasinya sangat dekat dengan kantor perusahaan. Ada pos keamanan dan pengawasan Brimob. Tapi kenapa karyawan langsung dituding sebagai pelaku? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujar Abet pada Jumat (29/8/2025).

    Abet menekankan bahwa kasus semacam ini seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh perusahaan. Menurutnya, langkah pelaporan ke pihak kepolisian seharusnya diambil setelah ada proses klarifikasi yang adil.

    “Kalau memang ada dugaan pencurian, panggil karyawan, klarifikasi dulu. Kalau terbukti, bisa diberi sanksi internal. Jangan buru-buru dilaporkan ke polisi,” jelasnya.

    Pemerintah Kampung Bentas mengaku telah berupaya menengahi dengan mengusulkan penyelesaian damai melalui surat kesepakatan. Namun, upaya tersebut ditolak oleh PT ARI. Bahkan, perusahaan justru menetapkan lima syarat untuk perdamaian, antara lain:

    1. Pengunduran diri Supriyadi sebagai karyawan,
    2. Pembayaran sewa jonder sebesar Rp40 juta sebulan,dibagi berapa hari di tahan
    3. Penggantian pupuk yang hilang,
    4. Menjaga situasi tetap kondusif,
    5. Menanggung biaya operasional kepolisian.

    Menurut Abet, syarat tersebut sangat memberatkan, khususnya terkait biaya operasional polisi.

    “Itu jelas tidak benar. Biaya operasional polisi sudah dibiayai oleh negara, tidak boleh dibebankan ke tersangka. Hak-hak hukum tersangka harus dihormati,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa sejak awal, Supriyadi tidak mendapat pendampingan hukum yang layak dan dipaksa mengakui tuduhan tanpa proses pembelaan yang adil.

    “Sebelum ada keputusan pengadilan, seseorang masih memiliki hak membela diri. Tidak bisa dipaksa mengakui atau menanggung biaya di luar kewenangannya,” tambahnya.

    Abet memperingatkan, jika kasus seperti ini tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Ia menyayangkan karena pemerintah kampung sama sekali tidak dilibatkan dalam penanganan kasus yang berdampak langsung pada warganya.

    “Kami tidak membela siapa pun. Tapi perusahaan juga jangan gegabah menyeret aparat sebelum menempuh langkah internal. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa karyawan jadi korban tuduhan sepihak,” ujarnya.

    Sementara itu, pihak keluarga Supriyadi mengaku terpukul atas penetapan status tersangka secara mendadak. Mereka menilai proses hukum berjalan tergesa-gesa dan tidak memberi kesempatan untuk pembelaan.

    “Awalnya dia dipanggil sebagai saksi, keesokan harinya langsung ditahan sebagai tersangka. Kami sangat kaget,” ungkap Keru, perwakilan keluarga.

    Mereka berharap agar perusahaan bersedia membuka ruang dialog untuk mencari solusi damai. Menurut keluarga, Supriyadi hanya menjalankan tugas sesuai perintah kerja.

    “Dia hanya pekerja biasa, menjalankan perintah. Jangan sampai dijadikan kambing hitam. Kami menolak syarat damai yang diajukan karena tidak sanggup memenuhinya,” kata Kerok.

    Keluarga meminta agar perusahaan dan pihak berwenang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan perkara ini.

    “Dia hanya karyawan kecil. Kalau ada masalah, selesaikan secara baik. Jangan langsung dipenjara tanpa memberi ruang pembelaan,” tutupnya.

    Reporter: Sukawati

  • Kodim 0912/Kubar Gelar Gerakan Pangan Murah, Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

    Jurnalikn.com, Sendawar – Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kodim 0912/Kubar menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang terbuka untuk masyarakat umum.

    Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

    Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Makodim 0912/Kubar pada Rabu 20 Agustus 2025 di mulai pada pukul 09.00 WITA hingga selesai.

    Kegiatan ini menghadirkan berbagai bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan aneka kebutuhan harian lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dari pasaran.

    Gerakan Pangan Murah ini juga bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan kelancaran pasokan dan kualitas barang yang dijual.

    Dengan adanya gerakan ini, diharapkan tercipta kestabilan harga pangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan secara kolektif.

    Penulis : Johansyah.

     

  • Linggang Tutung Terkepung PETI Warga Berteriak Penegakan Hukum Dipertanyakan

    Linggang Tutung Terkepung PETI Warga Berteriak Penegakan Hukum Dipertanyakan

    Kutai Barat – Jurnal IKN.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali muncul di Desa Linggang Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Sebelumnya, lokasi ini sudah pernah ditertibkan aparat kepolisian. Kini, sejumlah excavator kembali bekerja tanpa rasa takut, seolah hukum tidak berlaku.

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim Jurnal IKN melakukan penelusuran ke lapangan. Hasilnya, terlihat jelas alat berat beroperasi mengeruk tanah untuk emas. Dari keterangan warga, kegiatan ini disebut dikendalikan sosok lama bernama M. Rustam alias Batang, dengan kode operasi “Warna”.

    Warga dan Petinggi Kampung Merasa Resah
    Petinggi Kampung Linggang Tutung, Sugianto, mengaku khawatir dampak buruk dari aktivitas ilegal ini. Ia meminta aparat segera menutup total lokasi tambang yang masuk wilayah desanya, termasuk Kelian Dalam.

    “Mohon ditutup total, bantu sampaikan ke pihak kepolisian,” tulisnya lewat pesan singkat, 4 Agustus 2025.

    Seorang tokoh masyarakat, berinisial HM, juga mengungkapkan keresahan. Ia menyebut jumlah alat berat yang beroperasi bisa mencapai belasan hingga puluhan unit.

    “Kalau dibiarkan, ini makin merusak. Saya setuju ditutup,” tegasnya.

    Operasi Aparat Belum Tuntas
    Sebelumnya, tim khusus Polda Kaltim memang sempat melakukan operasi gabungan pada akhir Juli 2025. Beberapa orang dan alat berat berhasil diamankan. Namun, kenyataannya tambang ilegal masih tetap berjalan.

    Nama Darno Hutabarat (DH) disebut sebagai pengatur dana kegiatan ini. Ia bersama sejumlah tokoh diduga mengurus aliran uang dari hasil tambang. Ada istilah “koordinasi ke atas dan ke bawah” untuk menyebut bagaimana dana tersebut dibagi ke berbagai pihak. Skema ini membuat aktivitas PETI di Kubar sulit diberantas karena sudah memiliki jaringan kuat dan rapi.

    Penegakan Hukum Dipertanyakan
    Kasus tambang ilegal ini makin menjadi sorotan karena ada dugaan perlindungan dari pihak tertentu. Misalnya, kasus Matnur, salah satu pemilik excavator, yang sempat ditangkap pada 22 Juli 2025, namun kemudian dilepas tanpa proses hukum jelas. Anehnya, Polres Kutai Barat tidak pernah memberi keterangan resmi soal penangkapan itu.

    Nama-nama lain yang juga disebut terlibat antara lain: Anton, Mojo, Suparman, Samsi.
    Masyarakat Bertanya-Tanya

    Kondisi ini membuat masyarakat bingung dan bertanya:
    • Mengapa tambang ilegal bisa bebas beroperasi kembali?
    • Siapa yang melindungi aktivitas tersebut?
    • Apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil?

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kutai Barat belum dapat dimintai tanggapan.

    Jurnal IKN akan terus memantau perkembangan kasus PETI ini, karena masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan lingkungan yang bersih dari praktik tambang ilegal.

    Reporter: MM

  • Kabag Ops Polres Kubar: Seluruh Personel Harus Siaga Penuh Hadapi Ancaman Karhutla di Musim Kemarau

    JURNAL IKN.COM SENDAWAR – Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Kutai Barat (Kubar), Kompol E. Teguh Budi, menegaskan bahwa seluruh personel kepolisian harus berada dalam kondisi siaga penuh menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meningkat seiring masuknya musim kemarau panjang di wilayah Kutai Barat.

    Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kompol Teguh saat memimpin apel pagi di Lapangan Mapolres Kubar, pada Rabu (6/8/2025). Ia menyampaikan bahwa kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan berpotensi tinggi memicu karhutla di sejumlah wilayah rawan.

    “Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu api membesar, tapi tangani sejak dini dengan kolaborasi aktif bersama instansi terkait dan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam arahannya, Kompol Teguh menekankan pentingnya pemanfaatan Aplikasi Lembuswana, sistem deteksi dini berbasis satelit yang dikembangkan Polda Kalimantan Timur untuk memantau titik-titik panas (hotspot). Ia meminta seluruh personel aktif memonitor data dari aplikasi tersebut sebagai langkah antisipatif.

    Selain itu, personel juga diinstruksikan untuk meningkatkan patroli rutin, menjalin komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, serta menerapkan pendekatan humanis dalam setiap tindakan pencegahan maupun penanggulangan.

    “Stabilitas wilayah bukan hanya soal keamanan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kita. Jaga komunikasi yang baik, jangan sampai ada jarak antara polisi dan rakyat,” ujar Teguh.

    Ia juga mengingatkan personel untuk tetap menjaga disiplin, semangat, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayah dari bencana karhutla.

    “Saya harap seluruh personel tetap tanggap terhadap dinamika di lapangan, dan tidak lengah. Musim kemarau kali ini menuntut kita untuk selalu siap, setiap saat,” pungkasnya.

    Penulis: Johansyah

  • Diaspora Indonesia Tanam Pohon di IKN: Wujud Kolaborasi Global Bangun Kota Nusantara Berkelanjutan

    • REPORTASE EXPOSE.COM NUSANTARA — Ratusan anggota Indonesian Diaspora Network (IDN) Global bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar aksi penanaman pohon di kawasan Embung MBH, Kamis (31/7/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Congress of Indonesian Diaspora ke-8 dan menjadi simbol nyata kontribusi global dalam mewujudkan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

    Lebih dari 200 lubang tanam disiapkan oleh OIKN untuk kegiatan ini. Jenis tanaman yang ditanam mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman hayati Indonesia, mulai dari tanaman endemik Kalimantan seperti Balangeran, tanaman herbal seperti daun salam, hingga tanaman hias seperti Ketapang Kencana, Tabebuya, Bungur, dan Pucuk Merah.

    Seluruh tanaman ini berfungsi memperkuat ekosistem serta memperindah lanskap kota.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir dan memimpin kegiatan, didampingi para pejabat eselon I dan II dari berbagai kedeputian, pegawai OIKN, serta perwakilan Artha Graha sebagai mitra sponsor.

    Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi diaspora yang turut menyumbangkan semangat dan kontribusi dalam pembangunan IKN.

    “Selamat datang Bapak-Ibu Diaspora di Embung MBH. Sebagai simbol kolaborasi, area ini ke depannya akan kita sebut sebagai Diaspora Park atau Taman Diaspora,” ujar Basuki.

    Salah satu peserta, Joseph Wan, diaspora asal Melbourne, Australia, mengungkapkan kekagumannya terhadap progres pembangunan IKN yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan.

    “Saya sangat terkesan dengan pembangunan di Nusantara yang begitu pesat dan berorientasi pada keberlanjutan. Ruang terbuka hijaunya luas, dan saya merasa sangat disambut. Saya pasti akan kembali,” ucapnya.

    Aksi penanaman pohon ini tidak hanya memperkuat aspek ekologis kawasan, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara diaspora Indonesia dengan OIKN dalam membangun masa depan IKN yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

    Penulis; Johansyah

     

  • Kementerian PU Tegaskan Penyelesaian Proyek Multi‑Year di IKN: Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) melalui skema multi‑year, yang dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Yongki Junoasmoro, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa (29 Juli 2025).

    Menurut Triono, kehadiran tim lengkap dari seluruh unit organisasi, mulai dari Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, hingga Inspektorat Jenderal menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur dan kawasan IKN.

    “Kami hadir dengan tim lengkap… ini menunjukkan keseriusan kami membangun Kalimantan Timur, termasuk IKN,” ujar Triono.

    Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan meliputi, peningkatan dan pembangunan saluran irigasi, termasuk pemeliharaan rutin.

    Pembangunan Jalan Tol Balikpapan, IKN serta jalan lingkungan KIPP sebagai akses penghubung antarinstansi dan perumahan pekerja/eselon.

    Fasilitas keagamaan dan gedung pemerintahan, termasuk proyek istana wakil presiden, kantor kementerian, dan sekolah rakyat.

    Proyek padat karya dari Direktorat Cipta Karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal.

    Triono menegaskan bahwa sebagian besar proyek tersebut bersifat multi‑year, artinya dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya.

    “Target kami adalah menyelesaikan sebagian besar proyek pada tahun depan dan dua tahun ke depan,” tambahnya.

    Namun Triono menggarisbawahi bahwa kesinambungan proyek sangat bergantung pada dukungan fiskal dan persetujuan anggaran dari DPR, khususnya Komisi V. Ia menekankan pentingnya desain pembiayaan yang matang sehingga beban anggaran tidak menumpuk di satu periode.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang turut meninjau tol Balikpapan–IKN menyatakan apresiasi atas progres fisik yang telah berjalan sesuai jadwal. Wakil rakyat menyoroti sector penting tol sebagai pendukung percepatan pembangunan dan konektivitas kawasan IKN.

    Anggota Komisi V, Novita Wijayanti, memastikan bahwa progres tol sektor 3A Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 80% dari total 48 km. Ia memberikan masukan agar aspek pelayanan minimum tol, terutama drainase, kelengkapan lampu jalan, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, tidak diabaikan.

    “Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi… Jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan… Begitu juga dengan lampu jalan.

    Anggota lainnya, Sudjatmiko, menjelaskan bahwa tol IKN adalah tulang punggung percepatan pengembangan ibu kota baru, karena memangkas waktu tempuh antara Balikpapan dan IKN serta memperlancar arus logistik.

    “Tanpa tol ini, akses ke IKN akan sulit dan pembangunan akan berjalan lambat, “katanya.

    Dengan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari semua pihak, Kementerian PUPR menargetkan seluruh infrastruktur dasar di IKN dapat rampung sesuai jadwal, bermanfaat bagi masyarakat, dan memperkuat daya tarik investasi di ibu kota masa depan.

    Proyek infrastruktur utama IKN berjalan via skema multi‑year.

    Berbagai unit PUPR terlibat aktif sejak tahap awal.

    Penulis: Johansyah.

  • Bandara VVIP IKN Rampung, Serah Terima Proyek Dijadwalkan 1 Agustus 2025

    JURNAL IKN.COM Nusantara – Proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dinyatakan rampung 100 persen dan siap memasuki tahap Provisional Hand Over (PHO) pada 1 Agustus 2025.

    Proyek strategis ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur utama mendukung perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

    Dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan (PP), PT BAP, dan PT RE, proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4,22 triliun.

    Pembangunan mencakup area sepanjang 7,76 kilometer, meliputi landasan pacu sepanjang 3.000 meter, taxiway 290 meter, apron 470 meter, serta jalan relokasi sepanjang 4,7 kilometer.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa Bandara Internasional Nusantara dibangun dengan standar keselamatan dan keamanan tertinggi, serta telah melalui proses penyelesaian fisik secara menyeluruh.

    Seluruh elemen utama seperti runway, taxiway, apron, terminal VIP dan VVIP telah rampung dan siap untuk operasional terbatas tahap awal.

    “Kami berkomitmen memastikan bahwa Bandara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan,” ujar Lukman saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Bandara IKN, Senin (28/7/2025).

    Bandara ini berdiri di atas lahan seluas 621 hektare dan mampu melayani pesawat berbadan lebar, termasuk Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Lokasinya yang hanya berjarak 23 kilometer dari titik nol IKN menjadikannya gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru.

    Terminal VVIP dan VIP seluas 7.350 meter persegi dilengkapi fasilitas seperti lounge eksklusif, ruang rapat, serta ruang istirahat untuk Presiden dan tamu negara.

    Bandara ini ditargetkan mampu melayani hingga 1,6 juta penumpang per tahun.

    Sementara itu, progres pembangunan sisi darat telah diserahterimakan pada awal 2025. Tahap lanjutan pembangunan akan dilakukan pada periode 2025–2027, mencakup pembangunan Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Keamanan Penerbangan, Balai Kalibrasi, BMKG, bangunan pemeliharaan, Airport Operation Centre (AOC), rumah dinas, pujasera, jogging track, dan infrastruktur pendukung lainnya.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyoroti pentingnya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam tahap pengembangan berikutnya.

    Koordinasi erat dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

    Selain itu, Lukman mengapresiasi peran pengawasan dan dukungan dari Komisi V DPR RI sebagai kontrol publik yang konstruktif.

    “Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan agar proyek berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Pemerintah juga tengah menyelesaikan regulasi untuk mengubah status Bandara Internasional Nusantara dari bandara VVIP menjadi bandara umum. Langkah ini diambil guna memperluas fungsi bandara dalam melayani penerbangan komersial dan mendukung arus mobilitas serta investasi di kawasan IKN.

    “Perpres tentang perubahan status bandara sedang difinalisasi. Di Kementerian Perhubungan, seluruh pasal teknis telah selesai dan tinggal menunggu harmonisasi antar kementerian,” tambah Lukman.

    Dengan rampungnya pembangunan dan berfungsinya bandara VVIP ini, akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan semakin cepat dan efisien, sekaligus menandai kesiapan Nusantara menyambut perpindahan ibu kota secara bertahap.

    Penulis: Johansyah

  • Panja OG-P DPR RI Kunjungi OIKN: Dorong Pemerintahan Terbuka di Ibu Kota Nusantara

    JURNAL IKN.COM NUSANTARA (IKN) – Dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja Open Government Partnership (Panja OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kamis (17/07/2025). Rombongan diterima langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta mempercepat pembangunan IKN menuju status sebagai Ibu Kota politik Indonesia pada tahun 2028. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bentuk respon terhadap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

    “Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya sebagai sumber informasi yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas mengenai progres pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.

    Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

    “Kami berharap kunjungan ini dapat membawa pandangan baru bagi DPR dalam mendukung tata kelola daerah sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga momentum ini dapat memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif demi membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi mutakhir,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga menyampaikan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Model birokrasi yang dikembangkan di IKN diharapkan menjadi role model bagi kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang akan beroperasi di kawasan ini.

    Ia menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur, mulai dari akuntabilitas tata kelola, desain bangunan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Penulis: Johansyah